Paripurna ke 11, Yan Harap Pemkab Kutim Tetap Konsisten Dengan RPJMD

oleh -1,237 views

Sangatta – Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya secara umum mengapresiasi beberapa pencapaian pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kutim Yan, pada Rapat Paripurna Ke–11, tentang agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Kamis (15/6/2023) lalu.

Baca Juga :  Wakil Ketua II DPRD Kutim Mendorong Kunjungan Rutin Tim KPK untuk Meningkatkan Transparansi dan Kualitas Kerja

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Joni, Nampak hadir dalam sidang tersebut Wakil Bupati Kutim, H Kasmidi Bulang yang mewakili Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, para Anggota Dewan dari seluruh fraksi yang ada, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta perwakilan Camat dan Forkopimda setempat.

“Kita berharap beberapa hal yang sudah dicapai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 agar lebih ditingkatkan lagi kedepannya dengan membuat target pencapaian yang maksimal serta menggali secara kreatif dan inovatif sumber-sumber pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien berdasarkan pada kultur budaya kearifan lokal dan keberpihakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak,” ujar Yan.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Usulkan Kenaikan Gaji Petugas Pemadam Kebakaran

Terkait dengan pencapaian pengelolaan belanja daerah, pihaknya berharap agar Pemerintah Kabupaten Kutim tetap konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga :  Bupati Ardiansyah Minta Ditambah Jumlah Penerima Beasiswa untuk Tahun Depan

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

Pihaknya juga berharap agar Pemerintah memprioritaskan pada penyerapan anggaran yang lebih cepat, tepat dan terpadu dengan program yang memihak untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.(bk)