Sayid Anjas Minta Dinas PU dan Perkim Lebih Cekatan Dalam Laksanakan Hal Teknis

oleh -469 views
sayid

Sangatta – Mewakili Fraksi Golongan Karya (Golkar), Sayid Anjas menyampaikan bahwa, Fraksi Golkar berpandangan perlunya koreksi melalui panja dari hal pelaksanaan anggaran secara efektif yang dapat mewujudkan pembangunan dan tubuh ekonomi Kabupaten Kutim dimasa akan datang.

Hal tersebut disampaikan Sayid Anjas pada Rapat Paripurna Ke–11, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Kamis (15/6/2023).

“Dalam upaya Pemerintah Daerah menjalankan program pembangunan sesuai direncanakan maka
pelaksanaan program pembangunan sudah tentu mengalamni berbagai tantangan maupun rintangan,
sangat diperlukan sinergi dari semua pihak,” ucap Anjas

Baca Juga :  Kunci Jawaban Tema 9 Kelas 5 SD Halaman 129 130 131 133 134 Subtema 3 Pembelajaran 3

Dirinya menerangkan, sesuai dengan APBD anggaran tahun 2022 sebesar RP5,12 triliun atau 114,87% dan adanya silva anggaran kurang lebih 1 triliun. Fraksi Golkar dalam penyampaiannya meminta kepada pemerintah agar anggaran silva harus segera disusun dan dimasukan pada anggaran belanja Perubahan (APBDP) pada tahun anggaran 2023.

“Proses pembahasan Anggaran Perubahan (APBDP) harus sesegera mungkin, mengingat serapan
anggaran murni 2023 masih sangat kecil dan akan berpotensi penumpukan belanja pada anggaran
belanja murni dan anggaran belanja perubahan,” terangnya.

Anjas menyampaikan, Fraksi Golkar yakin bahwa penyusunan anggaran belanja Perubahan (APBDP) tahun 2023 dan anggaran belanja tahun 2024 sesuai dengan agenda yang telah direncanakan sehingga program tepat sasaran, efektif, efesien serta tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

Baca Juga :  Bupati Kutim Berikan Apreasiasi Atas Kinerja PLN

“Dalam pelaksanaan anggaran perlu ada kecepatan secara teknis dari OPD sehingga penyerapan anggaran efektif. Fraksi Golkar meminta kepada Dinas PU dan Perkim untuk lebih cekatan dalam melaksanakan hal teknis sehingga realisasi dan penyerapan anggaran dapat terlaksana sesuai dengan telah direncanakan,” pintanya.

Dirinya menambahkan, bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur maupun ekonomi dapat terwujud dengan baik apabila dalam perencanaan anggaran perioritas pada program yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Pihaknya juga meminta dalam penyusunan Rancangan APBD tambahan tahun 2023 maupun rancangan APBD tahun 2024 Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan dengan urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum (infrastruktur) harus sinkron dan sejalan dengan prioritas program nasional maupun provinsi.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Minta Pihak Perusahaan Rawat Jalan Poros SP 5 Sampai SP 8

“Setelah mengkaji maka Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh melalui berbagai pemikiran dan upaya-upaya untuk menyelesaikan program pembangunan, serta upaya yang dilakukan Pemerintah dalam melakukan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten kutim harus didukung penuh demi berjalannya proses pembangunan di Kabupaten Kutim yang kita cintai ini,” pungkasnya.(bk)