Sangatta – Permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SMA dan SMK telah menimbulkan polemik terkait ketidakseimbangan antara daya tampung sekolah dan jumlah pendaftar.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yuli Sa’pang, mengungkapkan bahwa beberapa masyarakat telah mengadu kepada DPRD terkait PPDB yang belum terakomodir dengan baik, baik dalam hal ruang daya tampung sekolah maupun jumlah pendaftar.
Yuli Sa’pang menyampaikan hal ini kepada awak media setelah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) mengenai PPDB SMA dan SMK di Kantor DPRD Kutim. Menurutnya, situasi ini sangat memprihatinkan jika ada sekolah yang kekurangan ruang kelas. Terlebih, jika melihat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kutim yang sangat besar.
“Jangan sampai masalah ini terus berulang dan menjadi sorotan publik,” tegas Yuli Sa’pang kepada awak media.
Bahkan, ia menyatakan bahwa meskipun telah mencoba menitipkan anak ke sekolah tersebut, hasilnya tidak memuaskan. Hal ini disebabkan oleh sistem dan penggunaan teknologi yang canggih dalam penerimaan peserta didik.
“Tidak apa-apa jika semuanya berjalan dengan baik. Yang harus difokuskan sekarang adalah bagaimana memaksimalkan daya tampung sehingga semua anak dapat bersekolah, dan mereka harus bersekolah. Tidak ada pilihan lain,” tegasnya.
Ia berharap agar unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Wilayah II Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu Kota Bontang dan Kutim, dapat bekerja sama secara sinergis.
“Kita berharap agar semua pihak, baik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, Kepala UPTD Wilayah II Kaltim, Wagiman, dan DPRD Kutim, dapat menyampaikan masalah ini kepada pemerintah provinsi Kaltim,” harapnya.
Yuli menyatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mencari lahan kosong di Kecamatan Sangatta Selatan (Sangsel) untuk pembangunan sekolah baru.
“Kami akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah terkait pembangunan tersebut. Kami akan membahas persiapan lahan dan pembebasan lahan,” ungkapnya.(bk)
