SANGATTA- Musrenbang RKPD tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi berakhir, kegiatan yang sudah digelar sejak pagi tadi, akhirnya membuahkan kesepakatan bersama mengenai sasaran dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2024 mendatang.
Kegiatan yang berlangsung diruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) kawasan Bukit Pelangi Sangatta Utara ini resmi ditutup oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang yang ditandai dengan pendatangan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD oleh seluruh stekholder terkait pada Selasa(04/04/2023) sore.
Dalam sambutannya, Kasmidi mengatakan, meskipun pelakasanaan Musrenbang RKPD dilaksanakan saat bulan Ramadhan, namun tidak mengurangi semangat seluruh stekholder saat membahas program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2024.
“Saya minta hasil pembahasan ini (Musrenbang RKPD) segera ditindaklanjuti, sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen RKPD tahun 2024,” ujarnya.
Hal itu dimaksudkan, sebagai bagian dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, selain itu, untuk memaksimalkan hasil pembangunan daerah, maka diperlukan singkronisasi dan sinergitas tiap potensi pendanaan yang ada.
“Baik melalui APBD Kabupaten maupun Provinsi, APBN, CSR dan sumber pendapatan lainya, ” bebernya dhadapan perwakilan Kemendagri wilayah 3, anggota DPRD provinsi, Sekretaris Bappeda Provinsi Kaltim, kepala Perangkat Daerah (PD), Camat, Forum Anak serta undangan lainnya.
Selain itu, dengan dukungan sumber daya anggaran yang memadai, seiring dengan meningkatnya jumlah penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH), dirinya berharap seluruh stekholder terkait bisa bergerak bersama-sama bergandengan tangan guna mewujudkan Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua.
“Untuk itu kita harus menggunakan semaksimal mungkin kemampuan pembiayaan APBD, untuk melaksanakan program strategis yang telah disusun, diantaranya bidang infrastruktur wilayah, perekonomian serta Sumber Daya Manusia (SDM), ” ucap Kasmidi.
Secara khusus, pria kelahiran 1976 ini meminta kepada tim anggaran daerah agar bisa menjamin keselarasan perencanaan dan penganggaran sesuai amanat yang di sampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses penyusunan APBD sehat serta menjamin program strategis daerah menjadi prioritas utama untuk mendapatkan porsi dalam pembiayaan APBD.
“Kepada seluruh SKPD untuk mencermati setiap tahapan penjabaran RPJMD, usulan yang disampaikan oleh masyarakat untuk menyusun renja SKPD dengan memperhatikan semua potensi pendanaan yang memungkinkan, ” pungkasnya. (G-S08)
