Faizal Mengharapkan Pemerintah Bisa Meningkatkan Proses Pendidikan

oleh -
WhatsApp Image 2021 08 25 at 12.52.33
Faizal Rachman Anggota DPRD Kutim dari Fraksi PDIP, Saat menyampaikan Pandangan Umumnya Pada Paripurna Ke 28 digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (18/08/2021). BERITA KUTIM.COM. Poto ADV.

BERITA .COM. SANGATTA – DPRD Gelar paripurna Ke 28 Tentang penyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan mengenai kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022, digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (18/08/2021)

Baca Juga :  Kejurda di Kukar, PRSI Kutim Optimis Raih Medali

Dalam penyampaian Pandangan Umumnya Faisal Rachman dari  Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan di tengah pandemi covid-19 belum kunjung usai, seperti kita ketahui bersama bahwasannya para siswa melakukan pembelajaran secara daring dengan tingkat penyerapan materi belajar yang sangat kurang.

Terkait Masalah Ini Faizal juga mengatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan senilai 639 miliar pada tahun 2020 seharusnya dapat meningkatkan proses pendidikan selama masa pandemi sekarang ini, terangnya.

Baca Juga :  PL-UMKM Di Kutim Ditargetkan 16 Ribu Data, Darsafani: Dilakasanakan Bertahap Hingga 2024 » Berita Kutim

“Tentunya bisamemberikan inovasi dan terobosan peningkatan kualitas pendidikan serta memangkas anggaran untuk melaksanakan pembangunan kurang tepat, seperti pembangunan pagar, kenopi dan lain sebagainya yang prioritas.”katanya.

Selanjutnya Faizal Juga Menyampaikan tentang  pelayanan kependudukan bagi masyarakat masih kurang. Cetak KTP selalu terhambat, karena alasan kekurangan tinta dan blanko seharusnya masalah tersebut dapat segera diselesaikan dan menjadi masalah terus berulang.

Baca Juga :  204 Pelamar Ikuti Seleksi Tertulis di BLKI Mandiri

Untuk itu, diharapkan pemerintah fokus terhadap pengelolaan tata ruang, dalam hal ini alokasi anggaran supervisi dalam pengelolaan tapal batas wilayah selalu menjadi persoalan yang sampai saat ini belum jelas, harapnya.(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.