Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim harapkan Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi

oleh -
WhatsApp Image 2021 08 25 at 12.51.18
Faizal Rachman Anggota DPRD Kutim dari Fraksi PDIP, Saat menyampaikan Pandangan Umumnya Pada Paripurna Ke 28 digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (18/08/2021). BERITA KUTIM.COM. Poto ADV.

.com, Sangatta –DPRD Gelar paripurna Ke 28 Tentang penyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan mengenai kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022, digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (18/08/2021)

Baca Juga :  Turnamen Volly PBVSI Kutim Cup II Open 2021 Kembali Bergulir

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta kepada Bupati Kutim agar dapat melakukan percepatan penyerapan APBD. Alasannya, penyerapan anggaran terlaksana pada 2021 dinilai masih rendah.

Dalam Hal ini Faisal Rachman dari  Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemkab Kutim untuk memberikan bantuan dan perhatian kepada pasien terpapar dan sedang mengalami isolasi mandiri, Karena pasien pada masa-masa isolasi mandiri dapat bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga.tuturnya.

Baca Juga :  Pemkab Terus Kawal Persiapan Kutim Ikuti Porprov Kaltim ke VII

Dari Fraksi PDI Perjuangan, mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan pemulihan ekonomi dengan melakukan pengalokasian anggaran di sektor pertanian, kelautan, perikanan dan UMKM. Fakta terjadi di tahun 2021 sama sekali belum ada bantuan yang dirasakan oleh masyarakat, karena SK hibah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kutim sampai hari ini belum diterbitkan,”katanya.

Baca Juga :  Fraksi PDIP Harapkan Pemkab Perbaiki PAD Juga Aset Kutim

Lanjutnya ,“Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kutim melakukan instruksi pembelian beras lokal namun sampai saat ini kebijakan tersebut seolah-olah hanya menjadi ramai di awal pemerintahan saja” Ungkapnya. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.