Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati Kutim tahun anggaran 2022,Kamis, (28/4/2023).
Rencana kenaikkan gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat LKPJ di parlemen Kutim.
Pembahasan tersebut dihadiri oleh Muhammad Ali mewakili ketua Pansus, Basti Sanggalani dan beberapa anggota pansus, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr bahrani, direktur rsud kudungga, dr Yuwana Sri Kusniawati serta lainnya.
Basti mengatakan bahwa, Pansus meminta pagu anggaran dari Dinkes dan rsud kudungga terkait anggaran tahun 2022. Dimana, capaian targetnya dan realisasi, kemudian berapa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan kegiatan yang mana yang sudah terealisasi serta mana yang belum dan alasan apa.
“Jadi memang kita harus melihat, karena itu LKPJ, dan kita harus melihat bagaimana realisasi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pagu anggaran besar. Ya kita inginkan bahwa, bagaimana anggaran besar ini terealisasi semua, jangan sampai ada Silpa,” ujar Basti.
Dirinya menyampaikan, bahwa banyak juga keluhan dari pihak Rumah Sakit (RS) dan dinkes terkait pembangunan RS, peningkatan RS dari Pratama ke tipe D, yang mana memang, kalau itu ditingkatkan, kemudian membutuhkan SDM tenaga kesehatan. Sementara ini, masih kekurangan tenaga kerja medis dan kesehatan, baik di RS maupun di RS di pelosok.
“Nah yang diharapkan oleh direktur RS Kudungga adalah bagaimana tenaga ini bisa direkrut kembali, atau bagaimana menambah tenaga-tenaga dari luar. Jadi memang harapan kita bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat terbaik,” ungkapnya.
Basti mengaku, RS Kudungga masih ada yang harus dibangun terkait masalah pelayanan jantung, Semua itu membutuhkan anggaran. Dirinya mengaku, yang belum terlaksana pelayanan SDM seperti, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), alat-alat yang dibutuhkan ini belum maksimal dan belum lengkap.
“Tapi kita sudah sampaikan tadi mumpung ada ketua Bappeda, yang mana, kalau kita masukkan dianggaran perubahan mungkin tidak bisa. Tapi kita coba masukkan di anggaran murni tahun 2024. Supaya, bangunan yang dibutuhkan itu segera terwujud, agar segera ditempati pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
“Nah itulah harapan mereka bahwa, bagaimana bisa mereka diberikan anggaran,” imbuhnya
“Kita pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif mendukung sepenuhnya bagaimana pelayanan masyarakat yang terbaik. Artinya ada kekurangan tenaga, ya kita segera menyampaikan ke bupati agar supaya, dan kalau bisa ada rekrut kembali TK2D atau yang sudah ada ditingkatkan menjadi P3K,” sambung Basti.
Sementara itu, pihaknya mengaku tidak menginginkan bahwa tenaga TK2D itu harus dihapus.
“Paling tidak kita pertahankan dan ditingkatkan menjadi P3K. Karena Kutim ini membutuhkan tenaga kesehatan medis yang kurang. Harapan kita bahwa, bagaimana pemerintah Daerah (Pemda) Kutim, mari kita duduk bersama mencari regulasi. Kita mempertahankan TK2D kita ini. Kalau bisa dijadikan semua P3K. Kemudian kita rekrut lagi kalau masih kurang,” ungkapnya.
Basti mengatakan, kurangnya pelayanan di Pustu di daerah, karena kurangnya SDM, kurangnya Tenaga Kesehatan (Nakes). Satu pustu hanya tiga nakes, dan itu tidak bisa melayani masyarakat 20-30 orang sehari. Nah ini perlu penambahan nakes baik di daerah kota maupun daerah terpencil.
“RS Kudungga rencana merekrut karyawan kontrak RS. Sehingga gajinya nanti itu menjadi gaji UMR. Nah harapan kita bagaimana Pemda bisa meningkatkan gaji TK2D, dan disampaikan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) akan menaikkan gaji TK2D 50 persen. Kalau saya 100 persen, Jangan 50 persen. Karena kita banyak anggaran,” pungkasnya.(bk)
