Ramadhani, Pemkab Kutim Diminta Masukkan Anggaran Tambahan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru

oleh -519 views
e32792db 0d93 415f 8eed 2f86f20e1fc7

Sangatta – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Ramadhani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memasukkan anggaran biaya tambahan (ABT) dalam penganggaran pembangunan ruang kelas baru.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ramadhani saat rapat dengar pendapat (RDP) mengenai penerimaan siswa-siswi baru di jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di ruang hearing Kantor DPRD Kutim.

“Jadi kita jangan hanya berdasarkan kebutuhan ruang kelas yang akan dibangun. Jika seperti itu, saya yakin akan muncul masalah lagi,” tutur Ramadhani.

Baca Juga :  Sosialisasi Kebangsaan di Bengalon, Sutomo : Pemahaman Pancasila Sebagai Perekat Persatuan

Ramadhani menyebutkan bahwa ada beberapa ruangan di SMAN 01 Sangatta Utara yang digunakan sebagai ruang kelas baru, seperti ruang OSIS dan ruangan Pramuka. Seharusnya, ruangan-ruangan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, melainkan untuk kegiatan organisasi.

“Jadi, jangan lagi memikirkan berapa banyak ruangan yang dibutuhkan. Bangunlah lebih banyak ruang kelas agar dapat digunakan untuk kegiatan lain. Jangan sampai pada tahun 2024, kita kekurangan ruang kelas lagi dan muncul permasalahan yang serupa,” terangnya.

Baca Juga :  PT Pelindo Tertarik Kelola Pelabuhan Kenyamukan

Ramadhani juga menyoroti pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMA dan SMK yang tidak boleh lagi dikaitkan dengan adanya pihak luar yang mempengaruhi (praktik nepotisme). Menurutnya, ini bukanlah masalah orang dalam, tetapi berdasarkan sistem yang diterapkan di sekolah tersebut dengan menggunakan teknologi yang canggih.

“Siapa pun yang bisa memanipulasi sistem. Saya sendiri sebagai anggota DPRD sudah mencoba meminta bantuan agar dapat diterima, tapi itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, mengapa ada siswa yang terabaikan dan terdorong ke Sangatta Selatan. Jadi, tidak ada istilah praktik nepotisme,” paparnya.

Baca Juga :  PBFI Kutim Menggelar Open Turnamen Gulat Tangan

Ramadhani menjelaskan bahwa sebelumnya, dalam PPDB, mungkin saja praktik nepotisme masih ada. Namun sekarang hal tersebut tidak diperbolehkan karena semua telah menggunakan teknologi yang canggih.

“Jadi sekarang ini semua berdasarkan sistem yang terintegrasi dengan nilai-nilai. Mungkin pada hari pertama atau kedua namanya masih ada. Namun pada hari ketiga, namanya sudah tidak ada lagi karena ada siswa lain dengan nilai yang lebih tinggi. Sehingga siswa tersebut tergeser,” pungkasnya.(bk)