BERITA KUTIM.COM. SANGATTA – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim dr Aisyah mengatakan kebijakan dan program yang responsif gender sangat penting. Jika melihat aspek yang memperlihatkan kondisi kesenjangan. Maka harus ada upaya merancang, mengimplementasikan perencanaan kebijakan, program kegiatan yang berbasis responsif gender.
“Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki harus diidentifikasi dan dianalisis,” ujar Aisyah pada pembukaan pelatihan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Senin (8/11/2021) di Hotel Royal Victoria Sangatta.
Kegiatan itu melibatkan sekretaris, kepala bagian dan operator dari 13 OPD di Lingkungan Pemkab Kutim. Aisyah menyebut pengalaman, kebutuhan, kepedulian, pada perempuan dan laki-laki diakomodasikan dan integrasikan ke dalam perencanaan kebijakan serta program.
“Implikasi terhadap gender harus dimonitor dan evaluasi melalui indikator yang memperlihatkan kesenjangan gender berkurang atau hilang sama sekali,” jelasnya.
Lantas mengapa perspektif gender perlu dalam pembangunan? Fasilitator PUG dan PPRG Lieska Prasetya memaparkan, kebijakan, perencanaan, penganggaran seringkali netral atau bias gender. Kurang mempertimbangkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan, kesulitan dan aspirasi yang berbeda.
Lieska dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai narasumber menyebut, masih terjadi perlakuan yang tidak adil dan kesempatan yang tidak setara. Baik terhadap akses, manfaat dan kontrol sumber daya pembangunan maupun partisipasi dalam pembangunan.
“Sehingga menciptakan kesenjangan gender,” ungkapnya.
Ia menambahkan PUG jadi strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan kegiatan Pembangunan.
PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol. Serta manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan yang lebih berkeadilan. “Perencanaan yang responsif gender yaitu perencanaan yang disusun dengan mengakomodasi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki,” tandasnya. (ADV)
