Bupati Kutim, Pengarusutamaan Gender Jangan Lepas dari Kontekstualnya

oleh -

BERITA KUTIM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) melaksanakan pelatihan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Termasuk penyusunan penganggaran responsif gender (PPRG). Kegiatan helat selama tiga hari, mulai 8-20 November 2021 di Hotel Royal Victoria, mendatangkan narasumber Lieska Prasetya (Fasilitator PUG dan PPRG) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dam Perlintasan dan Perlindungan Anak RI.

Baca Juga :  Pengurus DPD KNPI Kutim Periode 2021-2024 Resmi Dilantik

Bupati Kutim hadir sekaligus membuka kegiatan itu mengatakan, gender merupakan sebuah kata yang maknanya adalah karakteristik. Berhubungan dengan maskulin dan feminim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Lebih dari itu, sesuatu yang harus digaris bawahi adalah jangan sampai pengarusutamaan gender diartikan lepas dari kontekstualnya.

IMG 20211108 135000
Bupati Kutim saat membuka kegiatan di Hotel Royal Victoria Sangatta (8/11/2021)

“Sebab, memang manusia diciptakan Tuhan hanya ada dua. Yakni, laki-laki dan perempuan. Adapun (gender) lain itu ‘ekses’nya, terkait dengan proses kehidupan manusia. Pengarusutamaan gender itu adalah mengembalikan sesuatu pada tempatnya,” ujar Ardiansyah.

Baca Juga :  Pascabanjir KPC-PMI-Dinkes-IDI Gelar Pengobatan Gratis » Berita Kutim

Selanjutnya suami Ketua TP PKK Kabupaten Siti Robiah ini meminta peserta terdiri dari 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim tersebut, agar bisa menyimak, memahami dan mendalami dengan baik seluruh rangkaian kegiatan.

“Sehingga proporsional dalam rangka memberikan daya dukung kegiatan di lapangan,” pintanya.

Baca Juga :  RDTR Diharapkan Jadi Acuan Pembangunan Wilayah Perkotaan

Ditempat yang sama, Kepala DPPPA dr Aisyah menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan untuk memberikan instrumen dalam mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses. Partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk anggaran yang lebih berkeadilan.

IMG 20211108 144423
Kepala DPPPA dr Aisyah

“Kebijakan atau program yang responsif gender disusun berdasarkan hasil analisa gender dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah kesenjangan gender,” ungkapnya.(adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.