Jimmi Minta Pengelolaan APBD 2023 Segera Dijalankan

oleh -709 views
jimmiiii

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) di ruang hearing Kantor DPRD Bukit Pelangi, Sangatta.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mesti segera dijalankan, karena sudah memasuki pertengahan tahun, kegiatan belum ada yang tampak sama sekali. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim, Jimmi.

Dirinya juga meminta agar pelaksanaan APBD secepatnya dilaksanakan dan jangan sampai terlambat.

“Jadi tadi membahas kapan pelaksanaan APBD 2023, secepatnya jangan sampai lambat seperti tahun kemarin. Karena ini sudah pertengahan tahun tetapi kegiatan belum ada kepastian, jalannya kapan,” ujar Jimmi.

Baca Juga :  Faizal Rachman: Kutim di Usia ke-24 Masih Belum Mencapai Kemandirian Fisik

Jimmi mengatakan, setelah mengecek dan melihat terkait penyerapan anggaran, ternyata masih dalam tahap seputar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Sementara pihaknya  menginginkan kegiatan fisik seharusnya sudah ada yang tampak di lapangan.

“Jadi masyarakat juga bisa melihat bahwa ini loh kinerja pemerintah yang  direncanakan. Kita sudah meminta untuk segera dan cepat untuk di eksekusi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kendala Air Bersih, Joni Minta Pemkab Mencari Sumber Air Baku Alternatif Jangka Panjang

Sementara itu, saat ditanya terkait persoalan kendala kenapa kemudian belum terlaksana. “Sebenarnya tidak ada, hanya saja menurut pengakuan dari dinas-dinas terkait, perencanaan mengenai projects multi years contrak (MYC) masih dalam tahap proses,” ucap Jimmi.

“Tidak ada masalah sih, hanya mungkin kesiapan dinas saja, yang mereka masih kegiatannya seputaran perjalanan dinas, bimtek atau apa diluar daerah, itu yang mereka prioritaskan dulu ketimbang fisik. Karena mungkin kalau fisik sudah berjalan, mereka ngga bisa lagi melakukan perjalan dinas keluar, mungkin itu pertimbangan ya,” paparnya.

Baca Juga :  Perkembangan Signifikan, Kapasitas Bandwidth di Kutai Timur Meningkat Menjadi 2 Gbps

Jimmi mengungkapkan, kalau MYC ini berlanjut sampai 2024, sementara kegiatan lainnya itu tidak boleh melewati awal tahun. Maka dari itu, secepatnya APBD perubahan harus sudah tampak agar bisa diketahui berapa nilai dan besaranya.

“Nah ini yang perlu kita kejar nilainya, agar supaya bisa lebih. Tetapi kalau mereka lambat juga melakukan itu, tentu APBD perubahan lambat juga pembahasannya. Karena belum ada kepastian berapa sih kelebihan Silva, seperti itu,” pungkasnya.(bk)