Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Tim Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim tahun 2022 kembali mengadakan rapat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Hearing DPRD Kutim pada Senin (26/06/2023).
Rapat kali ini mengundang beberapa dinas terkait, antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim.
Setelah rapat, Ketua Pansus, Sayid Anjas, menyampaikan bahwa hasil rapat membahas adanya pajak yang belum dibayarkan secara keseluruhan. Sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlu dilakukan pemutakhiran data terhadap wajib pajak.
“Setelah dilakukan telaah oleh Bapenda Kutim, memang terdapat beberapa wajib pajak yang belum membayar pajak. Namun setelah dilakukan pendekatan persuasif, mereka akan membayar, meskipun jumlahnya cukup besar,” ujar Sayid Anjas.
Anggota Komisi B DPRD Kutim tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan berikutnya, pihak wajib pajak akan membuat surat pernyataan yang menjelaskan sejauh mana mereka bersedia membayar pajak.
“Pihak wajib pajak tersebut termasuk restoran, hotel, dan beberapa perusahaan waralaba,” tambahnya.
Ketika ditanyakan mengenai total pajak yang harus dibayarkan, Sayid Anjas belum dapat memberikan jumlah pasti mengenai sisa pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak tersebut.
“Pada awalnya, jumlah yang harus dibayarkan cukup besar, namun sebagian sudah dibayarkan. Ada juga yang masih dalam proses penagihan. Namun, saya tidak mengingat totalnya berapa. Setelah mereka merekapitulasi, pasti akan diketahui jumlah totalnya,” pungkasnya.(bk)
