DPRD Kutim Gelar RDP Fasilitasi Permasalahan PHK

oleh -255 views
DPRD Kutim Gelar RDP Fasilitasi Permasalahan PHK
Anggota DPRD kabupaten Kutai Timur (Kutim, Yan Ipui, saat Pimpin rapat di ruang hearing DPRD Kutim

SANGATTADPRD Kutim kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Fasilitas permasalahan ketenagakerjaan antara serikat pekerja (SP) dan PT Multi Pasifik Internasional (MPI), yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Karangan, Kutai Timur (Kutim).

Rapat Dengar Pendapat (RDP)tersebut, dihadir beberapa Anggota dewan, Yan Ipui yang juga sebagai pimpinan rapat, Basti Sanggalangi, Ubaldus Badu, Hepni Armansyah, Novel Tyty Paembonan, Siang Geah, Jimmi dan Abdi Firdaus. Selain SP dan anggotanya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan manajemen PT MPI juga dihadirkan.

DPRD Kutim Gelar RDP Fasilitasi Permasalahan PHK
Suasana RDP di Ruang Hearing DPRD Kabupaten Kutai Timur

Pimpinan RDP Yan Ipui, yang juga sebagai Ketua Komisi D DPRD Kutim meminta, agar pihak perusahaan memberikan kejelasan penyebab PHK sepihak itu. Menurutnya, harus ada solusi dari kedua pihak.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna ke-12 Tentang Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terkait RAPBD Kutim TA 2024

“Ini harus jelas. Apalagi karena menyangkut hak karyawan itu,” ungkapnya.

Sementarqa itu, anggota DPRD Kutim Basti Sanggalangi meminta, perusahaan mengikuti ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sebelum mengambil sikap.

“Bahkan untuk PHK pun ada tahapannya. Perusahaan harus memberi tahu Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi),” pungkasnya.

Lanjutnya, Basti juga meminta agar pihak perusahaan mempelajari regulasi yang ada. Bahkan pihak perusahaan juga diminta menempatkan orang yang tepat pada posisi yang berkaitan dengan hubungan industrial (HI).

Baca Juga :  Bahaya Stunting, Tak Hanya Mengganggu Fisik Saja Intelejensi Juga Terancam

“Sehingga benar-benar memahami apa yang tertuang dalam regulasi. Apalagi serikat pekerja dilindungi Undang-Undang. Jangan membuat kebijakan tanpa melibatkan serikat. Bangun komunikasi dengan serikat karena mereka itulah mitra perusahaan,” tegasnya.

Adapun Kabid HI Disnakertrans Kutim Ramli mengatakan, permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui mediator HI. Apalagi sebelum PHK dilakukan, pekerja harus diberitahu 14 hari setelahnya.

“Apabila terjadi selisih pendapat, maka diadakan proses mufakat lanjut risalah bipartit. Pada umumnya perselisihan ini muncul di perkebunan,” ungkapnya.

Adapun fasilitas kesejahteraan dikembalikan kepada pihak perusahaan. Pihaknya pun memberikan ruang untuk menyelesaikan permasalahan mereka terkait permasalahan tersebut sepekan ke depan.

Baca Juga :  Fokus Perbaiki Pola Pembinaan, Faisal Rachman Ingin Asah Potensi Atlet Asli Kutim

“Silakan melakukan mediasi. Jika tidak ada hasil, maka kami akan memfasilitasi agar menemukan kesepakatan yang baik,” tegasnya.

Perwakilan Manajemen PT MPI Darwin Wibisono memastikan, akan mengikuti instruksi yang diberikan dalam RDP, “Kami akan lakukan dalam sepekan ke depan,” singkatnya.

Diketahui, RDP digelar untuk memfasilitasi permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tersebut. Selain itu, pihak perusahaan dianggap telah bertindak secara semena-mena. Bahkan, karyawan cuti haid haknya tidak diberikan. Begitu pula yang cuti melahirkan malah tidak dipanggil kembali untuk bekerja. Selain itu, ada juga permasalahan BPJS Kesehatan. (Bk*1)