DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna ke 8 Tentang LKPJ 2022

oleh -423 views
paripurna 8

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-8 tentang Penyampaian Rekomendasi Dewan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2022.pada Selasa(16/05/2023).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kutim joni, dan turut dihadiri Bupati kutai timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, 25 anggota dewan, perwakilan unsur Forkopimda dan kepala Perangkat Daerah (PD) ,serta undangan lainnya.

Saat ditemui awak media usai kegiatan, Ardiansyah mengaku memberikan apresiasi kepada Pansus LKPJ yang telah melakukan dengan baik fungsi control terhadap kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah, hal itu juga menjadi bagian tanggung jawab yang di amanahkan oleh Undang-undang(UU).

Baca Juga :  Hari Pahlawan, Irma : Berikan Siswa Pemahaman Arti Kepahlawanan

“Saya kira cara inilah yang akan membuat sistem pemerintahan akan berjalan lebih stabil karena ada yang mengawasai (check and balance), dan kita (pemerintah) akan terus melakukan perbaikan,” ujarnya Bupati Ardiansyah.

Dari semua rekomendasi yang di sampaikan oleh Pansus, dirinya menyebut, menjadi vitamin yang positif bagi pemerintah, dan akan segera diakan segera mengintruksikan kepada Perangkat Daerah (PD) terkait, baim yang bersifat keuangan, manajeman pembangunan dan perekonomian.

Baca Juga :  Pengurus Persatuan TK2D Kutim Lakukan Mediasi Dengan BKPP Terkait Persyaratan PPPK

“Termasuk penataan kepegawaian, termasuk tadi ada intruksi yang di sampaikan oleh teman kita di DPRD terkait penataan kewilayahan kita (Kutim),” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Pansus LKPJ yang juga Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim, David Rante menyampaikan, pihaknya meminta agar pemerintah daerah bisa lebih efisien dalam mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan LKPJ tahun 2022 yang menurutya masih menemukan beberapa masalah yang harus segera di tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku, diantaranya inventarisai aset daerah dan hutang, penambahan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis.

Baca Juga :  Kalahkan Sangkulirang FC, Sangatta Utara Rebut Gelar Juara Bupati Cup 2023 dengan Skor 1-0

“Pembangunan Infrastruktur dan pemenuhan dasar bagi masyarakat, explorasi sektor di luar tambang, dan perkebunan sawit untuk PAD Kutim, serta antisipasi pasca tambang,” ujarnya.(bk)