SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Menggelar Rapat Raripurna ke-12Ttentang tanggapan Bupati Kutim terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi dalam DPRD Kutim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jum’at (16/6/2023).
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Pemkab Kutai Timur (Setkab Kutim) Rizali Hadi menyampaikan, dalam rangka mempercepat pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mengaku akan berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan khususnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Sehingga, kedepannya pengadaan barang dan jasa tidak menjadi kendala dalam proses proyek pembangunan.
“Terkait mengenai SILPA pada tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp1,57 triliun, pemerintah akan mengkaji dan menelaah agar serapan anggaran pada tahun yang akan datang bisa lebih maksimal dan bisa digunakan secara efektif dan efisien,” ujar Rizali Hadi
Dirinya menyampaikan, dalam nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 disebutkan bahwa realisasi pendapatan anggaran 2022 adalah sebesar Rp5,12 triliun atau 114,87 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp4,46 triliun.
“Dimana, pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp272 milyar, transfer pusat sebesar Rp4,7 triliun dari target sebesar Rp4,12 triliun. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp77,55 miliar dari target Rp93,94 milyar,”bebernya
Sementara, kata dia, realisasi belanja tahun 2022 adalah sebesar Rp4,04 triliun dari anggaran belanja sebesar Rp4,94 triliun, terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp2,61 triliun dari target sebesar Rp3,09 triliun.
“Sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp.1,00 triliun dari taget Rp1,29 triliun,” pungkasnya.(bk)
