Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, memberikan tanggapan terkait wacana pemerintah daerah untuk menaikkan gaji para perangkat desa agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
Menurut Novel, hal tersebut sah-sah saja dilakukan selama tidak melanggar regulasi dan anggaran yang dimiliki mencukupi. Namun, sebagai timbal balik dari kebijakan tersebut, perangkat desa juga harus memperbaiki kualitas pelayanan mereka kepada masyarakat.
“Keberlangsungan pemerintahan, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, itu sangat dipengaruhi perangkat pemerintah. Itu tentu kita dasari dengan beban kerja mereka. Kalau memang dihitung berdasarkan regulasi dan aturan-aturan bahwa itu memang memenuhi, sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan beban kerja kita setuju saja,” ujar Novel.
Dengan adanya kebijakan tersebut, Novel mengingatkan agar para perangkat desa tidak meninggalkan tanggung jawab mereka. Sebab, ia sempat menerima laporan terkait kepala desa yang yang tidak berada di tempatnya dan lebih sering berada di luar lingkungnan kerjanya. Menurutnya, hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat, terutama terkait pemenuhan hak dalam mendapatkan pelayanan.
“Terpenting mereka tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya. Saya pernah mendengar ada kepala desa, di satu desa lebih banyak di Sangatta. Jadi ketika masyarakat butuh pelayanan, seperti tandatangan dia tidak ada,” katanya.
Meskipun rencana isu kenaikan gaji ini muncul saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Novel tetap mengaku senang atas kabar tersebut. Terkait niat pemerintah memberikan kebijakan ini, ia mengatakan hanya Tuhan saja yang mengetahuinya.
“Kalau ditanya mengapa naiknya menjelang Pilkada, silahkan terjemahkan masing-masing. Kalau memang Pemerintah menaikkan itu dengan niat yang benar, lurus, bahwa ini memang keperluan perangkat desa saya senang. Tapi biarlah Tuhan saja yang tahu niat Pemerintah yang sebenarnya,” pungkasnya. (bk)
