SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, mengkritik kurangnya niat kerja di kalangan beberapa pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, meskipun dana dan program sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan sering kali terhambat oleh alasan-alasan yang tidak substansial.
Ia mengatakan, meskipun semua fasilitas dan dana telah disediakan, pelaksanaan pekerjaan sering terhambat karena niat kerja yang kurang dari para pegawai.
“Maksud saya gini loh, sekarang itu dia itu niat kerja ada ndak? Duit sudah ada, program sudah siap, tapi pas ditanya sama Alfian, kan semua orang pada menunggu,” ujar Novel saat ditemui awak media di DPRD Kutim, Rabu (12/06/2024).
Ia juga menyoroti masalah yang timbul akibat perubahan anggaran atau ketidakstabilan harga material, yang mengakibatkan pekerjaan tidak terkontrol dengan baik. Novel khawatir bahwa situasi ini akan semakin buruk jika tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan program.
“Terus nanti bertabrakan atau bersamaan lagi dengan perubahan, apa ndak kalang kabut lagi? Apalagi di mana harga material naik yang akhirnya pekerjaan tidak terkontrol bagus,” lanjutnya.
Novel menekankan pentingnya peningkatan kualitas kerja di OPD dan menghargai serta mengapresiasi kerja keras pegawai. Ia juga menegaskan perlunya pelatihan yang tepat dan relevan untuk meningkatkan kualitas SDM. Namun, ia mengkritik frekuensi pelatihan yang dianggap berlebihan, yang menurutnya mengurangi waktu kerja efektif di kantor.
“Itulah yang selalu saya bilang kepada teman-teman di OPD, kita ini menghargai dan mengapresiasi kerja kalian. Kita mau SDM kalian juga semakin bagus, tapi yang namanya bimbingan teknis, studi banding, pembelajaran dan sebagainya itu silahkan, tapi yang betul-betul ada nilainya,” tambahnya.
Menurut Novel, pelatihan dan studi banding harus dilakukan dengan proporsi yang wajar dan memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan kinerja pegawai. Ia mengkritik bahwa terlalu sering keluar untuk pelatihan dapat mengganggu efektivitas kerja.
“Dan menurut saya juga jangan kelewatan, yang sewajar-wajarnya sajalah. Bagaimana kalau misal sebulan tiga kali keluar, berapa hari saja di kantor? Kan susah kalau begitu,” bebernya.
Novel menekankan bahwa para pegawai harus sadar bahwa mereka bekerja dengan menggunakan uang rakyat dan sudah menerima gaji serta tunjangan. Oleh karena itu, mereka harus benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka.
“Jadi saya harapkan, ini kan uang rakyat, kalian sudah digaji, kalian juga sudah mendapat TPT dan sebagainya, maka harus benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat,” pungkasnya. (bk)
