Fitriyani Angkat Suara terkait Meningkatnya Angka Pengangguran di Kutim

oleh -680 views
WhatsApp Image 2024 06 14 at 01.51.33 1 e1719809984771

Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Fitriyani, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Kutai Timur. Ia menyarankan agar peran Balai Latihan Kerja (BLK) dioptimalkan untuk mengatasi masalah tersebut, mengingat selama ini BLK belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara efektif.

“Selama ini, BLK yang ada di Kutai Timur belum mampu menjangkau seluruh masyarakat. Padahal, kehadirannya sangat penting untuk memberikan pelatihan dan keterampilan bagi para pencari kerja,” ujar Fitriyani.

Fitriyani menambahkan bahwa meskipun pihak kontraktor sering kali merekrut tenaga kerja lokal, mereka sering dikirim untuk pembinaan dan pelatihan di luar daerah seperti Jakarta dan Banjar. Hal ini mencerminkan keterbatasan fasilitas dan kemampuan BLK lokal dalam menyediakan pelatihan yang memadai.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Jadwalkan Kunjungan ke Seluruh Asrama yang Belum Sempat Dikunjungi

“Komunikasi antara pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan, terutama mengingat adanya Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang mengatur kuota tenaga kerja lokal. Namun, implementasinya belum efektif,” jelasnya.

Perda tersebut mengatur bahwa lapangan kerja harus mengalokasikan sekitar 70-80% untuk tenaga kerja lokal. Namun, penerapan aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Baca Juga :  Joni, Berharap Peningkatan Infrastruktur Jalan Tahun 2023 Bisa Lebih Prioritas

Fitriyani juga menyoroti peran Dinas Tenaga Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ia mengusulkan agar proses rekrutmen dilakukan melalui satu pintu, yaitu Dinas Tenaga Kerja, untuk memudahkan pengawasan dan memastikan tenaga kerja lokal yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan dapat terserap maksimal di dunia kerja.

“Kita sebenarnya menginginkan agar proses rekrutmen dilakukan melalui satu pintu, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Namun, kenyataannya perusahaan dan kecamatan juga membuka rekrutmen melalui berbagai saluran seperti website, yang membuat pengawasan menjadi sulit,” tambahnya.

Baca Juga :  David Rante Minta Dishub Benahi Traffic Light Serta Rambu Rambu Jalan

Ia menekankan bahwa dengan adanya sistem rekrutmen satu pintu, pemerintah dapat lebih mudah memantau dan memastikan bahwa tenaga kerja lokal yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dapat terserap maksimal dalam dunia kerja di Kutai Timur.

“Kita ingin agar masyarakat kita yang sudah menempuh pendidikan dan pelatihan bisa bekerja dengan maksimal di sini, di daerah kita sendiri,” pungkasnya.

Dengan berbagai upaya dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan masalah pengangguran di Kutai Timur dapat segera teratasi. (bk)