SANGATTA – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan, meminta pemerintah kabupaten Kutim bekerja ekstra dan cepat dalam melaksanakan program kerja dan penyerapan anggaran.
Menurut Arfan, realisasi anggaran hingga pertengahan tahun 2023 masih rendah, terutama untuk banyak program kerja (Proker) dan pembangunan daerah melalui Multi Years Contract (MYC).
“Pemerintah harus bekerja ekstra dan cepat, 24 jam. Karena realisasi anggaran kita masih sangat rendah,” ujar Arfan.
Ia mengatakan bahwa jika Pemerintah Daerah Kutim, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kutim dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), tidak bekerja ekstra, maka program pembangunan berpotensi menumpuk pada akhir 2023, seperti yang terjadi sebelumnya.
Selain itu, percepatan pelaksanaan pembangunan juga penting untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Arfan memprediksi bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kutim tahun 2023 akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Ia berharap agar tahun 2023 tidak ada lagi Silpa. “Harapan kami untuk tahun ini tidak ada Silpa lagi, karena akan membebani kita,” harapnya.
Arfan meminta Dinas PUPR dan Dinas Perkim mengejar target sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu akhir tahun.
“Pembangunan harus selesai tepat waktu, tidak boleh ditunda. Jika ditunda, akan terjadi Silpa lagi,” tegasnya.(hu02)
