Wabup Sebut Perlu Pendataan Ulang Terkait Data Miskin di Kutim Agar Bantuan Tepat Sasaran

oleh -

KUTIM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutim) dipimpin Wakil Bupati Kasmidi Bulang, diruang Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pada Rabu (10/11/2021).

Dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, Kepala Bappeda Suprihanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumarjana, Kepala Badan Pusat Statistik Kutim Ahmad Junaedi dan undangan lainnya.

Ditemui usai Rakor tersebut, Wakil Bupati Kasmidi Bulang kepada awak media mengatakan, hasilnya ditindaklanjuti dengan rencana aksi. Dalam dua minggu kedepan sambil menunggu validasi data dari Dinsos, terkait data jumlah orang sangat miskin di Kutim (masuk dalam kategori desil 1).

Baca Juga :  Demo Karyawan RSUD, Bupati Kutim Bakal Ditindaklanjuti Sesuai Aturan

“Nanti dari situ divalidasi ulang, sehingga nanti akan menjadi satu data saja dipakai oleh Pemerintah Kutim. Baik Dinsos maupun Dinas lainnya seperti
Disdukcapil, Disperindag, Dinas Kesehatan, atau organisasi lainnya atau diluar pemerintah, seperti BPS,” ungkap Kasmidi.

Baca Juga :  Peran Penting Kebijakan Kader Dalam Pembangunan

Sebagai diketahui belum lama ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kutim mencapai 142 ribu atau 9,3 persen dari penduduk Kutim.

Mendengar laporan itu, Pemkab Kutim lantas membantah jika angka kemiskinan di Kutim mencapai angka itu. Maka dari itu semua OPD terkait memvalidasi data miskin memang masuk dalam sangat miskin.

Sebab dalam laporan disampaikan oleh Dinas Sosial Kutim dalam Rakor tersebut kemiskinan di Kutim mencapai kurang lebih 4000 kartu keluarga (KK).

Baca Juga :  Gelar UKW, AJKT Cetak 27 Jurnalis Kompeten

“Maka dar itu perlu dilakukan validasi ulang. Kita ingin masyarakat memang sangat miskin miskin di Kutim bisa mendapatkan bantuan secara full dari pemerintah. Untuk nitu didata ulang, kita akan melakukan rapat kembali mengundang Camat, Kades hingga perusahaan. Sehingga, apabila ada warga di wilayah ring perusahaan itu ada yang miskin, wajib dibantu atau diberikan lapangan pekerjaan,” tutup Kasmidi. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.