PL-UMKM Di Kutim Ditargetkan 16 Ribu Data, Darsafani: Dilakasanakan Bertahap Hingga 2024

oleh -44 Dilihat
IMG 20220413 095452 1200x675 1 scaled 1

BERITA KUTIM. SANGATTA – Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif Kutim Darsafani menyebut, dalam rangka penyempurnaan data dan menjadi walidata Koperasi dan UMKM di Indonesia khususnya di kabupaten Kementerian Koperasi UMKM di Tahun 2022 sampai 2024 akan melaksanakan pendataan UMKM di seluruh Indonesia.

khususnya di pendataan lengkap Koperasi dan UKM dimulai tahun 2022 dalam proses pengambilan data dilakukan secara bertahap, proses ini dasar hukum dan dukungan Koperasi dan UKM, regulasi basis data tunggal UMKM dan tertuang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, peraturan nomor 7 tahun 2021 dan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia (SDI).

Untitled-1

“Kriterainya yaitu pelaku usaha pengguna data, informasi pasokan, struktur pendapatan gambaran permodalan dan penggunaan internet. Untuk kriteria lainnya yaitu sektor usaha non pertanian, pemilik usaha dan penetap, tempat tinggal permanen. Memiliki ciri khas khusus, pedagang kaki lima yang sudah lama menetap melakukan aktivitas usaha,” ucap Darsafani.

Baca Juga :  Galakkan Olahraga Tradisional, Sangasanga Gudang Atlet Ketapel » Kutim Post » Berita Kutim » Berita Kutim » Berita Kutim » Berita Kutim » Berita Kutim » Berita Kutim » Berita Kutim » Berita Kutim

Adapun target untuk pendataan enumerator untuk wilayah Kutai Timur, masih kecil yaitu 16.000 data, dibanding dengan di wilayah lain itu di atas rata-rata hampir 30.000. Jumlah enumerator Kutim masih sedikit, yakni 32 orang. Sedangkan, di kabupaten/kota lain jumlah enumeratornya lebih dari 50 orang. Karena kecilnya data yang dapatkan sebanyak 16.000, serta ajkan dilakukan secara bertahap.

“Untuk kelapangan itu, petugas enumerator itu harus mencapai target 100 data per 30 hari. Perorang mencapai 5 data per hari,” terangnya.

Ditempat sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim Akhmad Junaidi mengatakan, sebagai pembina data sektoral, pihaknya sangat mendukung kegiatan TOT tersebut. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002, diamanatkan bahwa basis data tunggal harus sudah dilaksanakan oleh Kementerian UMKM pada tahun 2022, sesuai juga dengan amanat dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

Baca Juga :  Persedian Bahan Baku Dapur Rakyat Mulai Menipis

“Kegiatan ini adalah salah satu yang harus dilaksanakan. Karena selama ini yang namanya data-data, khususnya untuk data UMKM, selama ini pernah dilaksanakan oleh BPS dalam kegiatan sensus ekonomi tahun 2016. Memang sensus ekonomi ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sehingga kita tahu persis bahwa dengan adanya pelaksanaan hanya setiap 10 tahun sekali, adanya banyak sekali perubahan-perubahan, dari pelaku usaha yang ada pada tahun 2016. Ketika sensus ekonomi dilaksanakan oleh BPS untuk ada kita mendapatkan data hampir 24000 pelaku UMKM, sementara UKM sebanyak 540 data,” ungkapnya.

Tentu dengan berjalan waktu dan pendemi, banyak sekali perubahan-perubahan data tersebut. Dengan . adanya pendatan lengkap Kopearsi dan UMKM ini, diharapkan bisa mendapatkan data yang terupdate. BPS selaku Pembina data yang diamanahkan di dalam PP 39 sebagai pemindah data sektoral membantu dalam mendukung kegiatan.

Baca Juga :  Kejurda di Kukar, PRSI Kutim Optimis Raih Medali

“Jadi ada beberapa tahapan tahapan kegiatan, yang mungkin dilakukan dari tingkat dari kegiatan perencanaan mungkin dari penyusunan, metodologi yang selama ini sudah disiapkan itu ada di pusat dan diturunkan ke daerah. Itulah menjadi nantinya sebagai referensi bagi semua enumerator yang ada di lapangan. Melakukan pendataan, perencanaan kemudian juga pengumpulan, pengolahan analisis dan diskriminasi. Inilah yang paling menentukan sekali baik dan lancarnya kegiatan. Karena nantinya setiap data yang dihasilkan itu tersusun menurut KBBI klasifikasi baku lapangan usaha,” jelasnya.(*)