Disnakertran Kutim Kembali Bentuk LKS Tripartit

oleh -
WhatsApp Image 2021 12 07 at 13.32.19

KUTIM, SANGATTA – Setelah sekian lama vakum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kabupaten Kutim. Pembentukkan LKS Tripartit itu, dihadiri Bupati Ardiansyah juga sebagai Ketua Umum LKS Tripartit Kabupaten Kutim. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Maloy, Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (17/11/2021).

Kepala Disnakertrans Sudirman Latief menjelaskan, LKS Tripartit sudah lama vakum. Sehingga Disnakertrans inisiasi untuk kembali membentuk LKS Tripartit, dasarnya sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

“Hal mendasar dari pembentukan lembaga ini adalah, perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2005 revisi PP nomor 4 tahun 2017 terkait ketentuan atau persyaratan dalam pembentukan LKS Tripartit,” jelas Dirman (sapaan akrab Sudirman Latif).

Baca Juga :  Dukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Pemkab Kutim Teken Kesepakatan dengan Yayasan Hutan Tropis

pertama, komposisi keanggotaan, sambungnya. Sebelumnya PP no 8 anggotanya sebanyak 8 orang. Dengan ada PP terbaru menjadi 21 orang,” ucapnya.

Hal mendasar lainnya adalah, tingkat pendidikan, dalam peraturan lama keterwakilan serikat kerja/buruh dalam keanggotaan LKS Tripartit jenjang pendidikan minimal D3. Setelah berlakukanya PP nomor 4 tahun 2017 untuk keanggotaan jenjang pendidikannya turun SMA/sederajat.

Pun demikian, dibentuknya LKS Tripartit sebagai instrument untuk mensukseskan program Bupati dan Wakil Bupati yaitu mencetak 50 Ribu Tenaga Kerja (Naker).

Baca Juga :  PPPK Guru di Kutim Akan Terima Gaji Rapelan Juni dan Juli Bulan Ini

“Guna membuka saluran komunikasi antara pengusaha dan pekerja di Kutim. Kalau sudah ada saluran komunikasi ke perusahaan- perusahaan ini, diyakini program Bupati penyerapan 50 ribu Naker itu, optimis untuk bisa diwujudkan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Ardiasnyah Sulaiman, mengatakan dengan banyaknya perusahaan di Kutim, pasti karyawan juga banyak. Dengan jumlah karyawan banyak otomatis banyak persolan nantinya.

“Baik itu persoalan ketenagakerjaan, maupun persoalan antara perusahaan sendiri,” ucapnya.

Baca Juga :  Pascabanjir KPC-PMI-Dinkes-IDI Gelar Pengobatan Gratis

Dengan adanya LKS Tripartit, dikatakan Ardiansyah, menjadi benteng pertama untuk menyelesaikan persoalan terkait ketenagakerjaan.

“Satu periode lalu lembaga ini vakum atau tidak berjalan, untuk itu saya berharap LKS Tripartit ini bisa kembali aktif. Dengan peraturan yang terbaru, untuk saat ini pembentukannya diberi kemudahan, tugasnya malah diperbesar dan anggotanya juga diperluas,” tegasnya.

Untuk diketahui, LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.