SANGATTA – Dengan mengusung tema “Partisipasi Aktif dalam Mensukseskan Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024”, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Timur (Kutim) menggelar sosialisasi pendidikan politik di Gedung Utama Aula STIPER Kutim, Rabu, (31/5/2023).
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kutim, Muhammad Basuni, Sekretaris, Suyatno, Ketua STIPER Kutim, Prof. Juraemi, Waket I, Mufti Perwira Putra, Waket II La Sarido, Bawaslu, M. Idris, KPU, Handoko, para dosen, puluhan mahasiswa serta lainnya.
Dalam sambutannya, Muhammad Basuni menjelaskan bahwa pada hari pertama pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Pemilu. Selanjutnya juga dirinya mengaku sudah melaksanakan hal yang serupa di Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berkenaan dengan partisipasi dalam Pemilu.
Dirinya menambahkan, baru-baru ini juga Kesbangpol melakukan sosialisasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS), dan hari ini di Stiper. “Nanti setelah anak sekolah masuk, kami rencana berkunjung ke kecamatan melakukan hal yang sama,” ujarnya.
“Kalau di sekolahan SMA banyak pemilih pemula. Kami juga akan mengundang pihak kecamatan, desa serta masyarakat untuk melakukan hal yang sama ini,” papar Basuni.
Basuni mengatakan, tugas daripada pemerintahan daerah (Pemda) itu sesungguhnya adalah memberikan dukungan kepada pelaksana pemilu. “Mahasiswa kami anggap insan intelektual. Jadi saran dan masukan itu sangat diperlukan bagi kami,” terangnya.
Atas nama Pimpinan Stiper Kutim, Prof Juraemi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kesbangpol. “Di mana, di kampus kami ini ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada hari ini,” ungkapnya.
Dirinya menyampaikan, perlu diketahui bahwa Pemilukada ini adalah merupakan agenda negara Republik Indonesia (RI) yang memang disosialisasikan. “Siapa tahu kita lupa lima tahun yang lalu. Makanya dilaksanakan agenda ini,” harapnya.
“Terutama adik-adik kami mahasiswa/i yang sebagian besar di dalam ruangan ini masih mahasiswa baru (maba), yang kemungkinan lima tahun yang lalu belum pernah mengikuti Pemilu dan Pemilukada. Karena itu perlu diberikan pendidikan politik yang demikian,” pungkasnya. (Bk)
