Ikuti Peluncuran Indikator MCP Garapan KPK, Ardiansyah Minta Tim MCP Daerah Terus Monitor Kegiatan

oleh -147 views
IMG 20230321 WA0102

SANGATTA- Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengikuti rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 Garapan Komisi Penanggulangan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Dalam rapat yang dibuka secara langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri itu, Ardiansyah Sulaiman yang di dampingi Kepala Inspektorat Wilayah (Itwil) Muhammad Hamdan serta beberapa kepala Perangkat Daerah (PD) yang tergabung dalam tim Monitoring Centre For Prevention (MCP) daerah ini, mengikuti secara daring (Online) di ruang Media Center Diskominfo Staper. pada (20/03/2023).

Ditemui usai kegiatan, Ardiansyah meminta agar tim MCP daerah terus bekerja secara maksimal dan kepada seluruh PD untuk berkomitmen sepenuh hati serta menghindari segala bentuk kegiatan yang masuk dalam ranah korupsi.

Baca Juga :  97 Mahasiswa STIPER, Dilepas Bupati Kutim KKN di Teluk Pandan

“Saya minta Tim MCP untuk terus memonitor setiap kegiatan yang dilaksanakan dilapangan serta segera lengkapi apabila ada persyaratan yang belum terpenuhi, karena itu menjadi salah satu indikator bagi kita di daerah,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Itwil Kutim Muhammad Hamdan mengatakan, mengaku secara peringkat posisi Kutim berdasarkan penilaian MCP mengalami penurunan, hal itu di sebabkan adanya beberapa kendala, diantaranya adanya beberapa dokumen yang belum diserahkan sebagai salah satu syarat penilaian yang di lakukan oleh KPK.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar RDP Terkait Pembangunan Bandara Khusus di Sangkulirang

“Karena ada batas waktu yang di tentukan oleh KPK untuk di setorkan, termasuk ada beberapa kegiatan termasuk regulasi yang belum kita buat, namun kita akan terus kejar untuk dipenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia, Didik Wijanarko dalam laporannya mengatakan, bahwa Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi. Dengan menjamin bahwa program tersebut memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin program tersebut telah terlaksana.

“Birokrasi efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan hal itu adalah adanya dukungan kepala daerah beserta para perangkat daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi ,” ucapnya

Baca Juga :  204 Pelamar Ikuti Seleksi Tertulis di BLKI Mandiri

Lebih lanjut Didik Widjanarko menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada 8 area, yaitu perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa. Menurutnya, pemberantasan korupsi daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. (G-S08)