Faizal Rachman, Pemprov Dukung Percepatan Pembangunan MYC

oleh -161 views
Faizal Rachman, Pemprov Dukung Percepatan Pembangunan MYC
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman

SANGATTA – Program Multi Years Contract (MYC) yang di usulkan Pemerintah agar bisa masuk dalam batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang sempat menimbulkan polemik diantara sesama anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim)

Pasalnya baru-baru ini para wakil rakyat yang berkantor di kawasan Bukit Pelangi ini, menandatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang terbagi menjadi dua kelompok.

Baca Juga :  Kadisbun Kutim Sumarjana, Perkebunan Perlu Penataan dan Carikan Solusi Kedepannya

Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, yang ikut dalam kunjungan kerja ke kantor Gubernur Kaltim yakni Faizal Rachman, politisi partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyebut, kunjungan dimaksudkan untuk berkonsultasi dan meminta masukan terkait permasalahan tersebut.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Berikan Apresiasi Kepada Poktan Borneo Organik Sehat Sejahtera

“Jadi memang menurut PP 12 tahun 2017, pembinaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota menjadi ranahnya provinsi, kalau tidak kita berkomunikasi dengan Kemendagri, ” ujar Faizal saat di hubungi via selulernya.

Secara umum dari hasil pertemuan tersebut, sudah mendapatkan kejelasan terkait permasalahan dimaksud, yakni Pemprov Kaltim sangat mendukung program percepatan pembangunan yang ada di Kutim.

Baca Juga :  BPBD Kutim Kekurangan Personel, Jimmy Minta Pemerintah Berikan Sosialisasi Tanggap Bencana pada Masyarakat

“Hal itu sesuai dengan rencana jangka menengah nasional, yakni tiap daerah di minta untuk membuat terobosan guna mempercepat pembangunan infrastruktur, ” ungkapnya.

Selain itu, guna mendukung program tersebut, Pemprov Kaltim berharap adanya sinergitas dan saling melengkapi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan lembaga Legislatif dalam proses pembahasan APBD.(Bk*2)