Sangatta – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Sayid Anjas, mengungkapkan bahwa kekurangan pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kendala utama dalam maksimalnya pelayanan publik di Kabupaten Kutim. Menurutnya, hal ini menyebabkan sejumlah instansi yang seharusnya dapat memberikan pelayanan optimal justru terhambat, terutama di OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Beberapa memang masih ada yang kekurangan pegawai teknis, mereka kadang hanya operator yang bekerja di bidang itu,” ujar Sayid Anjas, saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kutim, belum lama ini.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa beberapa dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta dinas lainnya, masih kekurangan pegawai yang sesuai kapasitasnya. Hal ini, menurutnya, mempengaruhi kelancaran pelayanan yang seharusnya berjalan lebih efektif.
Sayid menegaskan, kekurangan pegawai di OPD perlu segera dicari solusinya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang optimal merupakan tanggung jawab utama dan harus menjadi prioritas bersama.
“Inikan seharusnya ranahnya BKPSDM untuk hal ini. Kalau kita tanya pegawai kenapa lambat, jawabannya pasti kekurangan operator dan sebagainya,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, baik dalam hal penambahan anggaran maupun insentif untuk pegawai yang dapat mendukung kelancaran pelayanan publik.
“Pemerintah harus mengatur itu, kalau memang anggarannya kurang akan kita tambahkan. Kalau kekurangan insentif untuk gaji pegawai itu bisa kita bantu,” jelas Sayid. (bk)
