Masyarakat Keluhkan Pelayanan Kantor Desa Manubar Dalam Semenjak Pergantian Pj kepala Desa

oleh -
Masyarakat Keluhkan Pelayanan

.COM. Sandaran – Masyarakat Keluhkan Pelayanan Kantor Desa Manubar Dalam. Menanggapi keluhan warga di Desa Manubar Dalam, kecamatan Sandaran kabupaten terkait pelayanan kantor Desa Yang adanya Pj Kepala Desa Baru, diduga tidak pernah masuk sejak dikeluarkan SK.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Darman menyebutkan, perlu ditinjau ulang pengangkatan Pj Kepala Desa di Manubar Dalam.

“karena setelah pengangkatan Pj Kepala Desa Manubar Dalam’ semenjak di keluarkanya SK sampai sekarang belum pernah sekali pun melaksanakan tugasnya, Berdasarkan keterangan warga masyarakat Manubar Dalam “, terang Darman.

Baca Juga :  Putra Lanyalla & Khofifah hingga 10 Kepala Daerah Bergabung dengan Demokrat Jatim

“Ini mesti menjadi perhatian pihak Kecamatan, untuk meninjau kembali pengangkatan Kades tersebut,” ujar Darman, saat ditemui dikediamanya. Senin, (21/6/2021).

Hal tersebut, berdasarkan informasi dari warga masyarakat di Desa Manubar Dalam, saat mengurus surat-surat ke Desa.

“Tentu ini sangat mengganggu pelayanan publik, terlebih lagi Desa Manubar Dalam jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Sehingga permasalahan warga menjadi tertunda bahkan terbengkalai,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Darman langsung menghubungi Pj Kades melalui telepon seluler. Namun, aktif, “Saya hubungi nomornya, tapi tidak tersambung. Mungkin, dikarenakan akses jaringan seluler di daerah tersebut tidak baik. Ucapnya.

Baca Juga :  Adu Nasib Judi Dadu, Malah Disergap Macan Res Kutim

Ia berharap, permasalahan dialami warga masyarakat di Desa Manubar Dalam segera terselesaikan.

Darman juga Mengungkapkan” Berdasarkan dari hasil penelusuran LSM LIRA Kutai timur, diketahui bahwa Pj kades ini merupakan PNS aktif di Kantor Kecamatan Sandaran “.

Lanjutnya, “kalau melihat kebelakang Desa Manubar dalam ini sangat ironis karena setelah pemekaran sudah berkali – kali melakukan pergantian Pj kades, Menurut Ketua LSM LIRA Kutim Kuat dugaan bahwa ada oknum dapat mengatur pergantian kades tersebut, apabila keinginan oknum tersebut di lakukan oleh Pj kades maka oknum tersebut akan mengusulkan pergantian dengan alasan penyegaran “.Ungkapnya pada Media.

Baca Juga :  Webinar Disdik Peringati Hardiknas 2021

“Terkait dengan pemasalahan ini masih telusuri, terkait pemasalahan anggaran Dana Desa, Baik Itu APBDes katanya terkesan dimonopoli seseorang dalam pelaksanaanya, yang nota Bene adalah bukan hak dan wewenangnya”. Pungkas Darman Ketua Lsm LIRA ( Lumbung Informasi Rakyat) Kutim pada media.(IVN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.