Yogyakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) yang berlangsung di Hotel Malioboro, Yogyakarta, Selasa (21/5/2024).
Acara yang mengusung tema “Komitmen Bersama Menuju Pembangunan Berkelanjutan” tersebut akan dilaksanakan selama dua hari, yakni tanggal 21 dan 22 Mei 2024.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dari Perbankan dan beberapa perwakilan dari perusahaan yang ada di Kutai Timur.
Pada acara tersebut, Joni menyampaikan bahwa pihak swasta memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah, baik itu pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).
“Seperti yang kita ketahui, perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur sangat banyak, mulai dari pertambangan hingga perkebunan. Dan mereka tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kutim. Oleh karena itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk ikut serta membangun daerah Kutim ini,” ujar Joni.
Ketua DPRD Kutim tersebut juga menegaskan agar Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh perusahaan agar memprioritaskan wilayah ring satu.
“Mengingat mereka yang pertama kali terdampak akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang beroperasi,” terangnya.
Sebelumnya, Wabup Kutim, Kasmidi Bulang, mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus didiskusikan terkait program kerja yang harus disinkronkan. Baik itu program kerja pemerintah, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.
“Terutama pada daerah-daerah yang merupakan ring 1. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah memikirkan di Sandaran. Yang ada di daerah Kecamatan Rantau Pulung juga masih banyak program-program yang harus dikerjakan,” jelasnya.
Dirinya berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dengan baik untuk memberikan dukungan terhadap program-program skala prioritas yang sebelumnya telah disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (bk)
