Sangatta – Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hasna, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Fraksi Golongan Karya menyampaikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap R-APBD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya dalam Rapat Paripurna ke-20 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Rapat tersebut disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur, Poniso Surryo Renggono, dan 23 anggota dewan serta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim.
Dalam kesempatan itu, Hasna menegaskan bahwa pembahasan yang cepat dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami ingin agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa R-APBD 2025 harus mengutamakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kutai Timur.
“Penting bagi kita untuk mendengarkan suara masyarakat dalam penyusunan anggaran ini, agar semua program yang direncanakan dapat memberikan manfaat yang maksimal,” katanya.
Fraksi Golkar berharap agar catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” tuturnya.
Anggota Komisi C itu juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembahasan anggaran.
“Transparansi sangat penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran mereka dikelola dan digunakan,” pungkasnya. (bk)
