Beritakutim.com Sangatta – Keseragaman data menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis digital. Pemerintah daerah menginginkan setiap data yang dikeluarkan perangkat daerah memiliki sumber dan proses validasi yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan informasi.
Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, menegaskan bahwa persoalan perbedaan data perlu menjadi perhatian serius. Sebab, data merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai awak media seusai kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan dan Review Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kutim, Selasa (17/11/2026).
Rizali mengatakan, selama ini masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) telah memiliki data sesuai dengan tugas dan bidang kerjanya. Namun, data tersebut masih tersebar dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang dapat dimanfaatkan bersama.
Kondisi tersebut terkadang menimbulkan perbedaan angka maupun informasi ketika data dibutuhkan untuk kepentingan pemerintahan.
Menurutnya, persoalan itu harus segera dibenahi melalui penguatan koordinasi dan sistem pengelolaan data terpadu.
Dia berharap seluruh data yang dipublikasikan atau digunakan pemerintah daerah nantinya berasal dari sumber yang telah melalui proses verifikasi dan validasi.
Rizali secara khusus menyoroti pentingnya peran wali data, Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, serta BRIDA dalam membangun kesamaan data.
“Jangan masing-masing mengeluarkan data. Karena validasi dan verifikasinya harus jelas. Jangan sampai nanti akibat perbedaan data terjadi salah penafsiran terhadap data, hingga kebijakannya pun salah,” tegasnya.
Dia menjelaskan, penguatan tata kelola data juga menjadi bagian dari pengembangan sistem pemerintahan digital yang sebelumnya dikenal melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya, Kutim sebenarnya telah memiliki sejumlah sistem elektronik. Namun, sistem yang berjalan secara terpisah masih membutuhkan penguatan agar dapat saling terhubung.
Karena itu, pemerintah ingin membangun mekanisme interoperabilitas data atau kemampuan sistem untuk saling bertukar dan memanfaatkan informasi.
Melalui mekanisme tersebut, perangkat daerah yang menjadi produsen data dapat berbagi informasi dengan pihak lain yang membutuhkan tanpa harus melalui proses yang berulang.
Keberadaan Unit Layanan Terpadu di lingkungan Sekretariat Daerah juga diharapkan dapat mendukung upaya tersebut dengan menghimpun data dari berbagai perangkat daerah.
Rizali menginginkan agar pihak yang membutuhkan data, baik sebagai produsen maupun pengguna, dapat memperoleh akses melalui sistem layanan yang terkoordinasi.
Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber informasi yang lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menilai, keseragaman data akan membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi program, serta menentukan kebijakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
Karena itu, pembenahan sistem data tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga menyangkut kualitas pengambilan keputusan pemerintah.
Rizali berharap seluruh perangkat daerah dapat mendukung upaya tersebut sehingga ke depan Kutim memiliki tata kelola data yang lebih tertib, akurat, dan dapat digunakan secara bersama untuk kepentingan pembangunan daerah.(Adv/Bk04)






