Sekda Kutim Dorong Percepatan MPP, Warga Ditargetkan Bisa Urus Beragam Layanan dalam Satu Tempat

oleh -7 views

Beritakutim.com SANGATTA – Kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan menjadi salah satu hal yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), pemerintah daerah menargetkan berbagai layanan administrasi dari perangkat daerah hingga instansi vertikal dapat terintegrasi dalam satu lokasi.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, mengatakan pengembangan MPP merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Dengan konsep pelayanan terpadu, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi mendatangi sejumlah kantor berbeda hanya untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi.

 

Menurut Rizali, pelayanan pemerintahan ke depan harus lebih mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat dibandingkan ketergantungan terhadap keberadaan pejabat tertentu.

 

“Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pelayanan yang memiliki standar jelas serta dapat diakses secara lebih praktis,” ujar Sekda Rizali Hadi saat diwawancarai awak media.

Baca Juga :  Kutim Masuk Sasaran Pembangunan Infrastruktur Pascapanen BULOG, Dokumen Hibah Lahan Dikebut

 

Ia menjelaskan, MPP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan yang selama ini berada di masing-masing perangkat daerah. Di antaranya pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, pendidikan, pelayanan perizinan melalui DPMPTSP, hingga layanan dari instansi vertikal.

 

Tidak hanya pelayanan pemerintah daerah, Rizali juga berharap MPP dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan instansi vertikal, seperti keimigrasian. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi tertentu tidak harus pergi ke daerah lain apabila fasilitas dan kerja sama pelayanan dapat disediakan di Kutim.

 

Ia mengungkapkan, pembangunan MPP Kutim masih dalam tahap penyelesaian. Meski demikian, pemerintah daerah terus mendorong agar pembangunan fasilitas tersebut dapat segera dirampungkan sehingga integrasi berbagai layanan bisa diwujudkan secara optimal.

Baca Juga :  Bupati Ardiansyah Hadiri Rakor Organisasi se-Kaltim

Rizali membedakan keberadaan Unit Layanan Terpadu (ULT) Sekretariat Daerah dengan MPP. Menurutnya, ULT merupakan unit pelayanan yang cakupannya masih terbatas pada urusan di lingkungan Sekretariat Daerah, sedangkan MPP memiliki cakupan lebih luas karena menghimpun pelayanan dari berbagai perangkat daerah dan instansi terkait.

Selain penyediaan fasilitas, ia menilai keberhasilan pelayanan terpadu sangat bergantung pada integrasi sistem dan ketersediaan data yang akurat. Selama ini, sejumlah perangkat daerah telah memiliki data masing-masing, tetapi pengelolaannya masih tersebar sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan informasi.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pertukaran data antarperangkat daerah dapat berjalan lebih baik. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi diharapkan menjadi satu rujukan bersama dalam mendukung pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan pembangunan.

Baca Juga :  Terdiagnosis TBC, Bupati Kutim Minta Pekerja Tetap Didampingi

Rizali optimistis pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan terpadu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa sistem digital juga harus didukung kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, serta terbuka terhadap masukan masyarakat untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaannya.

Melalui pengembangan MPP, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap masyarakat nantinya dapat memperoleh berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan dalam satu tempat. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pembenahan birokrasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (ADV) (9)