Beritakutim.com Sangatta – Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mempercepat penyelesaian proses hibah lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Infrastruktur Pascapanen (IPP). Kepastian penyediaan lahan dinilai menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan fasilitas pendukung ketahanan pangan nasional tersebut dapat segera direalisasikan.
Percepatan penyediaan lahan ini menjadi perhatian pemerintah pusat seiring dengan upaya memperkuat infrastruktur pangan di berbagai daerah, termasuk wilayah Kalimantan. Kutai Timur menjadi salah satu daerah yang masuk dalam sasaran pembangunan fasilitas IPP melalui skema hibah lahan dari pemerintah daerah kepada Perum BULOG.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penyelesaian Penyediaan Infrastruktur Pascapanen yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia secara daring, Rabu (11/11/2026) siang. Kegiatan tersebut diikuti jajaran kementerian, lembaga pemerintah pusat, Perum BULOG, serta pemerintah daerah yang menjadi lokasi rencana pembangunan infrastruktur pascapanen.
Rapat dipimpin Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Ridky Irfan Wirautama. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengaturan BUMN, Badan Pangan Nasional, dan Perum BULOG.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam kesempatan tersebut diwakili Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor. Ia mengikuti rapat bersama jajaran perangkat daerah terkait dari ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Timur.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan kesiapan daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen. Pembahasan difokuskan pada perkembangan penyediaan lahan, penyelesaian dokumen hibah, kepastian status tanah, kesesuaian tata ruang, hingga kelengkapan perizinan yang menjadi persyaratan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut juga menindaklanjuti penandatanganan kajian bersama pada 4 November 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum BULOG.
Dalam pemaparan Perum BULOG, Kutai Timur disebut sebagai salah satu daerah strategis di Kalimantan yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Infrastruktur Pascapanen. Namun, rencana pembangunan tersebut masih membutuhkan penyelesaian sejumlah tahapan administratif, terutama terkait kepastian hibah lahan dari pemerintah daerah.
Perwakilan Perum BULOG, Joko Pamungkas, mengungkapkan bahwa berdasarkan pembaruan data per 11 November 2026, dokumen hibah lahan untuk pembangunan fasilitas IPP di Kutai Timur masih dalam proses di tingkat pemerintah daerah.
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kutai Timur. BULOG mencatat terdapat 21 daerah lainnya yang juga masih menyelesaikan tahapan administrasi penyediaan lahan untuk mendukung program pembangunan infrastruktur pascapanen.
Menurut Joko, percepatan penyelesaian dokumen hibah menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesiapan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai tahapan dan waktu penyelesaian administrasi agar proses selanjutnya tidak mengalami hambatan.
Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan persyaratan pendukung, mulai dari dokumen hibah, status kepemilikan dan legalitas tanah, kesesuaian tata ruang, hingga perizinan yang diperlukan.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa membantu mempercepat proses hibah lahan dan memberikan kepastian kapan dokumennya selesai. Dengan begitu, ketika pembangunan akan dimulai, proses sertifikat tanah juga sudah tuntas,” ujar Joko.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan lahan tidak cukup hanya berdasarkan ketersediaan lokasi secara fisik. Seluruh aspek legalitas dan administrasi harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Penyediaan lahan melalui mekanisme hibah menjadi salah satu tahapan mendasar dalam pembangunan Infrastruktur Pascapanen BULOG. Dokumen hibah yang lengkap akan memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan lahan sekaligus menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan pembangunan berikutnya.
Dalam proses tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa lahan yang disiapkan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain penyelesaian dokumen hibah, kesesuaian peruntukan lahan dengan rencana tata ruang juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Begitu pula dengan proses sertifikasi dan perizinan yang harus diselesaikan agar tidak menjadi kendala ketika pembangunan mulai dilaksanakan.
Koordinasi antara perangkat daerah terkait, instansi pertanahan, kementerian dan lembaga pemerintah pusat, serta Perum BULOG diperlukan untuk menyelaraskan seluruh tahapan tersebut.
Bagi Kutai Timur, percepatan proses ini menjadi penting mengingat pembangunan infrastruktur pascapanen diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian dan penguatan sistem pangan daerah.
Keberadaan Infrastruktur Pascapanen memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan hasil pertanian setelah proses panen. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas penanganan hasil produksi, meningkatkan kualitas penyimpanan, serta mengurangi potensi kehilangan hasil pertanian akibat keterbatasan sarana dan prasarana pascapanen.
Tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kehadiran fasilitas ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok pangan dari tingkat produsen hingga sistem penyimpanan dan distribusi.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, hasil produksi pertanian diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal. Hal ini sekaligus membuka peluang peningkatan efisiensi penanganan komoditas pangan serta memperkuat ketersediaan cadangan pangan.
Bagi daerah seperti Kutai Timur, pembangunan fasilitas pascapanen menjadi salah satu langkah untuk memperkuat dukungan infrastruktur terhadap sektor pangan. Terlebih, pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung sistem ketahanan pangan yang tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan fasilitas penyimpanan dan pengelolaan hasil panen yang memadai.
Keberadaan infrastruktur tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi penguatan ekosistem pangan daerah, termasuk mendukung pengelolaan komoditas pertanian secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat berharap seluruh pemerintah daerah yang masuk dalam sasaran pembangunan IPP dapat mempercepat penyelesaian persyaratan penyediaan lahan.
Kutai Timur menjadi salah satu daerah yang perlu memastikan proses hibah lahan dapat segera dituntaskan sehingga tahapan pembangunan tidak tertunda akibat persoalan administrasi maupun legalitas tanah.
Kehadiran Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, bersama perangkat daerah terkait dalam rapat tersebut menjadi bagian dari koordinasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengikuti perkembangan dan persyaratan program pembangunan infrastruktur pascapanen.
Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat memperjelas tahapan yang masih harus diselesaikan, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi pemerintah pusat dan Perum BULOG.
Penyelesaian hibah lahan juga memerlukan keterlibatan perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam aspek administrasi aset, pertanahan, tata ruang, dan perizinan. Dengan demikian, setiap persyaratan dapat dipenuhi secara terkoordinasi dan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap percepatan proses tersebut agar peluang pembangunan infrastruktur pangan di Kutai Timur dapat segera diwujudkan.
Pembangunan Infrastruktur Pascapanen BULOG merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur di daerah sebagai penunjang pengelolaan produksi, penyimpanan, dan ketersediaan pangan.
Bagi Kutai Timur, realisasi pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya menjadi tambahan sarana pendukung sektor pertanian, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat posisi daerah dalam sistem ketahanan pangan nasional.
Karena itu, penyelesaian administrasi hibah lahan menjadi tahapan yang tidak dapat diabaikan. Kepastian status tanah dan kelengkapan dokumen akan menentukan kelancaran proses pembangunan sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemanfaatan fasilitas dalam jangka panjang.
Melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perum BULOG, seluruh pihak diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan yang masih berjalan.
Dengan tuntasnya proses hibah lahan, pembangunan Infrastruktur Pascapanen di Kutai Timur diharapkan dapat segera melangkah ke tahapan berikutnya. Kehadiran fasilitas tersebut nantinya diharapkan mampu memperkuat pengelolaan hasil pertanian, meningkatkan dukungan terhadap sistem penyimpanan pangan, serta berkontribusi dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di daerah maupun secara nasional.(Adv/Bk04)
