Sekda Kutim Dorong Standar Pelayanan Terukur, Empat Aspek Jadi Perhatian

oleh -9 views

Beritakutim.com SANGATTA – Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Setkab Kutim) mulai mematangkan penyusunan rancangan standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap layanan administrasi pemerintahan memiliki prosedur, waktu penyelesaian, serta mekanisme pelayanan yang jelas dan terukur bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).

 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026), tersebut diikuti perwakilan unit kerja di lingkungan Setkab Kutim, para Kepala Perangkat Daerah, perwakilan Mahasiswa, serta unsur pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi ruang untuk membahas sekaligus menghimpun masukan terhadap rancangan standar pelayanan sebelum ditetapkan dan diterapkan.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, mengatakan penyusunan standar pelayanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menurutnya, keberadaan unit layanan terpadu harus diikuti dengan kesiapan pelaksanaan, sehingga kemudahan pelayanan benar-benar dapat dirasakan oleh pengguna layanan.

Baca Juga :  Operasi Zebra Mahakam 2025 Prioritaskan Penindakan Pelanggaran yang Berpotensi Sebabkan Fatalitas

 

Ia menyampaikan, Kutim sebelumnya telah memperoleh predikat terbaik dalam penilaian pelayanan publik pada 2024. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

 

Rizali menekankan terdapat empat aspek utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan, yakni kepastian regulasi, kesiapan fasilitas dan sarana prasarana, kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta dukungan pembiayaan operasional. Keempat aspek tersebut harus berjalan beriringan agar standar pelayanan tidak hanya sebatas dokumen, tetapi dapat diterapkan secara konsisten.

 

Menurutnya, regulasi dan prosedur pelayanan pada dasarnya telah tersedia. Namun, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat, termasuk memastikan ketersediaan perangkat kerja, jaringan internet, serta petugas yang memiliki kemampuan dan sikap pelayanan yang baik.

 

“Keramahan, kesantunan, dan kecepatan petugas dalam merespons kebutuhan pengguna menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan,” ujarnya.

Baca Juga :  Respon Keluhan Warga, Wabup Mahyunadi Segera Rapat Koordinasi Tertibkan Bus Perusahaan yang Berhenti Sembarangan

 

Selain peningkatan layanan secara langsung, Rizali juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia berharap sistem tersebut dapat menghubungkan layanan di Sekretariat Daerah dengan seluruh perangkat daerah, sehingga pertukaran dan pemanfaatan data antarsatuan kerja dapat berjalan lebih optimal.

 

Ia menilai ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Data mengenai kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga kondisi masyarakat harus dapat diakses dan dimanfaatkan secara tepat agar program pembangunan, termasuk 50 program unggulan kepala daerah, memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

 

Rizali juga meminta agar peningkatan kualitas pelayanan diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan petugas. Menurutnya, lingkungan kerja yang nyaman, pembinaan kompetensi, serta pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan turut memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Waspada Kabut Asap, Kades Sangatta Utara Imbau Warga Gunakan Masker

 

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menjelaskan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014. Penyusunannya mengedepankan prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan guna memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Proses ini diawali dengan pembahasan rancangan pada 22 Oktober 2026 di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, kemudian dilanjutkan melalui forum konsultasi publik pada 17 November 2026 untuk menguji kelayakan rancangan dan menyerap aspirasi.

 

Forum tersebut melibatkan enam unsur, yakni penyelenggara dan pengguna layanan, ahli atau praktisi, pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, serta media massa. Seluruh masukan dan kesepakatan akan dituangkan dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan rancangan, sebelum ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dan dipublikasikan secara terbuka sebagai pedoman pelayanan di lingkungan Setkab Kutim. (ADV)(9)