Beritakutim.com Sangatta – Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus mendatangi sejumlah kantor berbeda untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi.
Pemerintah daerah ingin menghadirkan sistem pelayanan satu pintu dengan menggabungkan berbagai layanan perangkat daerah maupun instansi vertikal dalam satu lokasi.
Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, mengatakan keberadaan MPP sangat penting untuk memangkas jarak pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai awak media seusai kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan dan Review Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kutim, Selasa (17/11/2026).
Rizali menjelaskan, pembangunan MPP saat ini masih berlangsung. Meski gedungnya belum sepenuhnya selesai, sejumlah pelayanan yang direncanakan menjadi bagian dari MPP sudah mulai berjalan.
Beberapa di antaranya meliputi pelayanan perizinan melalui PTSP, administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.
Ke depan, berbagai jenis pelayanan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dalam satu pusat pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk menyelesaikan keperluannya.
“Kita harapkan satu pintu saja. Jadi masyarakat tidak ke mana-mana, cukup di sini. Itu nanti Mall Pelayanan Publik yang akan mewadahi semuanya,” ungkapnya.
Tidak hanya mengintegrasikan pelayanan perangkat daerah, Pemkab Kutim juga berencana memperkuat kerja sama dengan instansi vertikal.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan keimigrasian, khususnya pengurusan paspor bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan.
Rizali menilai, keberadaan layanan tersebut di Kutim akan memberikan manfaat besar. Sebab, masyarakat yang ingin mengurus paspor selama ini harus menyesuaikan perjalanan dengan lokasi pelayanan keimigrasian.
Dia mengungkapkan, Kutim sebelumnya pernah memiliki layanan imigrasi, tetapi saat ini layanan tersebut tidak lagi berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian cukup tinggi.
“Justru yang banyak berurusan itu orang Kutim. Nah, ini nanti akan kita tarik ke sini. Insyaallah,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah berharap kerja sama dengan instansi terkait dapat kembali diwujudkan melalui pengembangan MPP.
Terkait pembangunan gedung, Rizali menyebutkan prosesnya masih berjalan. Peletakan batu pertama pembangunan tersebut telah dilakukan pada 2024 oleh Bupati Kutai Timur.
Pemerintah daerah berharap pembangunan fasilitas itu dapat segera diselesaikan karena keberadaannya dinilai sangat penting untuk menunjang pelayanan publik.
Menurutnya, keberadaan MPP bukan sekadar menyediakan gedung pelayanan, melainkan membangun sistem yang memungkinkan masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan administrasi dalam satu tempat.
Dengan konsep tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pengalaman pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
Pemkab Kutim pun terus mendorong penyempurnaan sistem pelayanan, baik melalui pengembangan ULT di lingkungan Sekretariat Daerah maupun pembangunan MPP dengan cakupan pelayanan yang lebih luas.(Adv/Bk04)






