SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Persatuan Indonesia Raya, Baya Sargius, mendorong pemerintah daerah agar peningkatan infrastruktur di Zona 3 dan Zona 4 diprioritaskan dalam Program Multi Years Contract 2026 sampai 2028. Ia menilai wilayah pedalaman di Dapil IV masih tertinggal dalam pembangunan dan membutuhkan perhatian yang lebih terencana.
Hal itu disampaikan Baya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PUPR dan Bappeda Kutim di Ruang Hearing DPRD, Kamis (13/11/2025).
Dalam rapat tersebut, ia menegaskan bahwa mekanisme MYC harus memastikan pemerataan pembangunan, bukan hanya mengakomodasi wilayah tertentu.
“Secara pribadi kami sangat mendukung MYC untuk percepatan pembangunan. Tetapi kondisi lapangan khususnya di Zona 3 dan 4 perlu ditangani segera. Jangan sampai wilayah kami terus dinomorduakan,” tegasnya.
Baya kemudian menyoroti sejumlah ruas vital di wilayahnya yang belum tersentuh penanganan optimal. Salah satunya Jalan Simpang 3 PDC menuju Desa Benhes yang sudah lama mengalami kerusakan dan tubuh jalan yang sempit.
Ia menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak hanya menjadi akses utama masyarakat, tetapi juga banyak dilalui kendaraan perusahaan perkebunan sawit sehingga rawan kecelakaan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penyelesaian dua jembatan strategis, yaitu Jembatan Telen dan Jembatan Marah Haloq. Kedua jembatan ini merupakan penghubung utama menuju Long Masengat dan Busang. Jika rampung, jembatan tersebut akan membuka konektivitas Ancalong, Busang, Wahau, hingga Long Masengat secara menyeluruh.
Baya juga meminta perhatian terhadap Jalan Poros Busang-Long Masengat yang masih berupa tanah dan sulit dilalui saat musim hujan. Menurutnya, ruas tersebut merupakan jalur penting bagi mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi lokal.
Jalur dari Long Masengat menuju Jembatan Muara Ancalong dan selanjutnya ke Gemar Baru hingga Busang disebut sebagai akses vital yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan wilayah.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat masuk dalam daftar prioritas MYC 2026 sampai 2028 agar pedalaman Kutai Timur memperoleh pembangunan yang adil, merata, dan berkesinambungan.
