Beritakutim.com BONTANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Bontang terus mempercepat upaya mencapai target 100 persen rasio elektrifikasi di Kota Taman. Hingga kini, sebanyak 987 sambungan rumah (SR) telah tercatat dalam daftar usulan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Program tersebut menyasar warga yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri di rumahnya. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, proses pendataan terus dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Kota Bontang dengan melibatkan pemerintah kelurahan.
Kepala Bagian PSDA Sekretariat Kota Bontang, Moch Arif Rochman, mengatakan pihaknya menindaklanjuti arahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur terkait pengumpulan data calon penerima BPBL.
Kelurahan diminta melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap warga yang rumahnya belum memiliki instalasi listrik. Hasilnya, hingga saat ini telah tercatat 987 warga mengajukan permohonan sambungan listrik gratis.
“Sudah ada 987 warga yang terdata mengajukan sambungan listrik gratis. Kami terus mengejar target 100 persen rasio elektrifikasi di Kota Bontang,” ujar Moch Arif Rochman, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, program BPBL dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memperluas akses listrik bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, sebanyak 553 sambungan listrik gratis telah direalisasikan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur melalui dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk yang saat ini juga berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim menggunakan dana APBN,” ungkapnya.
Setiap penerima manfaat akan memperoleh sambungan listrik gratis dengan kapasitas daya sebesar 900 watt. Penyaluran bantuan tersebut mencakup seluruh wilayah Kota Bontang yang tersebar di tiga kecamatan dan 15 kelurahan.
Program BPBL menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, program ini juga diharapkan mampu menghadirkan akses energi yang lebih merata bagi seluruh warga.
Masyarakat yang ingin mendaftar dapat mengajukan permohonan melalui kantor kelurahan atau ketua RT setempat dengan melengkapi persyaratan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta alamat rumah lengkap.(BK 2 )
