Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, memberikan tanggapan terkait wacana pengadaan jaringan gas (jargas) di Kutim.
Ia menilai bahwa pemasangan jargas di Kutim belum realistis mengingat daerah tersebut belum memiliki infrastruktur jaringan gas yang memadai.
“Kalau kuotanya lebih dari yang dibutuhkan Bontang, kenapa kita tidak memanfaatkannya. Namun, karena kita tidak memiliki jaringan yang siap, ini sulit untuk diusulkan,” ujar Jimmi, Kamis (31/10/2024).
Menurutnya, pemasangan jargas baru bisa terwujud apabila ada investor yang bersedia membangun stasiun besar untuk mendukung jaringan gas di Kutim. Namun, Jimmi mengungkapkan keraguannya terkait potensi ketertarikan investor, mengingat kondisi infrastruktur di Kutim yang masih belum stabil.
“Investor pasti memperhatikan kondisi infrastruktur kita,” ucap Jimmi.
Ia juga menambahkan bahwa Kutim masih jauh dari kesiapan seperti yang ada di Bontang, di mana infrastruktur sudah lebih matang dan stabil untuk mendukung pemasangan jaringan gas.
“Di Bontang hampir tidak ada perbaikan yang mengganggu seperti pembongkaran drainase atau jalan. Sementara di sini, masih banyak infrastruktur yang belum sempurna,” jelasnya.
Jimmi menegaskan bahwa ia tidak ingin infrastruktur yang belum siap justru menjadi beban tambahan jika pemasangan jargas dipaksakan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa rencana pemasangan jargas tidak tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutim.
Namun, ia menyarankan agar pemasangan jargas dapat dimulai di beberapa wilayah dengan infrastruktur yang lebih siap, seperti perumahan KPC dan Munthe, sebagai proyek percontohan.
“Usulan ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dibahas dalam RPJPD November tahun ini,” terang Jimmi. (bk)
