SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar pada Rabu (30/10/2024). Rapat yang dipimpin oleh Achmad Junaidi B, Sekretaris TPPS, bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor demi mengatasi salah satu tantangan utama kesehatan di Kutim.
Dalam sambutan tertulisnya, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H Agus Hari Kesuma (AHK), menegaskan pentingnya koordinasi antarpihak. Ia mengungkapkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) 2024 akan menjadi panduan utama bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hingga level desa.
“Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar regulasi ini dapat menjadi acuan seluruh pihak dalam menurunkan prevalensi stunting,” ujar AHK.
Sekretaris TPPS, Achmad Junaidi, memperkenalkan program inovatif bertajuk “Cap Jempol Stunting”. Program ini berfokus pada edukasi langsung kepada masyarakat, dengan sasaran utama seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Intervensi ini memungkinkan kader lapangan untuk berinteraksi langsung dengan keluarga berisiko, memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan pola asuh sehat,” jelasnya.
Selain itu, TPPS merumuskan berbagai strategi lain, termasuk:
- Pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil.
- Distribusi suplemen dan fortifikasi gizi.
- Peningkatan akses sanitasi dan air bersih.
Hasil dan Capaian
Berdasarkan data e-PPGBM, Kutim menunjukkan penurunan signifikan dalam prevalensi stunting, dari 29 persen pada 2023 menjadi 15,7 persen pada September 2024. Jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) juga turun drastis dari 19.900 keluarga pada akhir 2023 menjadi 12.362 keluarga pada September 2024.
Angka anak stunting terus menunjukkan tren positif, dari 1.801 anak pada Juni 2024 menjadi 1.748 anak pada September 2024. Kecamatan Muara Bengkal mencatat jumlah anak stunting tertinggi dengan 224 anak, sedangkan Batu Ampar memiliki angka terendah dengan hanya 5 anak.
Pjs Bupati AHK: Transparansi dan Kolaborasi adalah Kunci
Dalam penutupnya, AHK mengingatkan bahwa tantangan sosial dan ekonomi dalam menurunkan angka stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid.
“Kita harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar target bebas stunting dapat tercapai,” tegasnya.
Dengan sinergi yang semakin kuat, Pemkab Kutim optimis dapat mencapai target bebas stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kutim. (Adv)
