SANGATTA – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah mengaku telah melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil) V yakni, Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Karangan (Sangsakakaukar). Dirinya juga menyampaikan, usulan dari beberapa kecamatan hampir sama dengan usulan reses sebelumnya.
“Kemarin di beberapa desa yang saya datangin seperti Desa Susuk Tengah itu biasa kebutuhan soal infrastruktur dasar meliputi, air minum, jalan, jalan kebun dan listrik. Termasuk di antaranya juga adalah kebutuhan pertanian dan perkebunan,” papar Agusriansyah kepada awak media.
“Karena memang masyarakat di sana pekerjaannya di bidang perkebunan dan pertanian. Jadi jalan kebun mereka perlu di wujudkan, sehingga hasil buah mereka mudah dikeluarkan dan nilai ekonomis mereka bisa berkurang,” jelasnya.
Agusriansyah mengatakan, permintaan masyarakat juga di antaranya adalah pelayanan kesehatan seperti, pusat terpadu (Pustu), selain itu juga di antaranya beberapa sekolah baik, TK, SD maupun SMP.
“Jadi itu sangat memerlukan pembagunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang respentatif. Itulah yang kita dapatkan daripada usulan usulan masyarakat di sana,” terangnya.
Seperti di tempat lain juga, tambah Agus, yaitu di Kecamatan kaubun itu kurang lebih sama permintaannya. Tentu diantaranya juga membutuhkan transportasi Ambulance untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Misalnya memuat kalau ada orang sakit. Karena kadang-kadang di puskesmas atau di Rumah Sakit (RS) alat transportasi untuk itu terbatas. Saya rasa kurang lebih seperti itu semua desa-desa yang kita temukan,” ungka Agusriansyah.
Dirinya mengaku bahwa sudah memberitahukan ke masyarakat persyaratan yang di butuhkan dalam proses pengajuan dan perencanaan program yang dimana di sampaikan persoalan proposalnya.
“Mudah mudahan baik yang sudah di tuangkan di dalam Musrembangcam kemarin, maupun yang kami kawal dalam aspirasi itu bisa terwujud,” harapnya.
Agusriansyah juga berharap, kendaraan berupa Ambulance untuk di puskesmas dan di RS agar dipenuhi lebih banyak. Termasuk mobil jenazah bisa untuk di pemerintahan desa. (Bk)
