Sangatta – Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusuf T Silambi, meminta bantuan media untuk menjembatani masalah terkait proyek Multiyears Contract (MYC) pembangunan Pelabuhan Kenyamukan.
Proyek pembangunan tersebut sudah menelan banyak biaya, selain itu juga meninggalkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar 43 miliar rupiah pada tahun lalu.
Yusuf T Silambi mengungkapkan ketidakpahaman terkait kendala spesifik di lapangan yang menyebabkan proyek tersebut mengalami keterlambatan.
“Kalau dari anggaran sudah ada dan pasti ada. Yang pertama dari bantuan Perusahaan KPC, APBN dan juga dari APBD,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan bahwa saat ini KPC tidak dapat bekerja secara maksimal karena ada kendala di lapangan.
“Sehingga anggaran yang sebelumnya sudah disiapkan pihak sana, hingga hari ini belum clear,” tambahnya.
Yusuf menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan memanggil dinas terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan, untuk menangani masalah ini secara langsung.
“Kami sebagai pengawas ya sudah memanggil dinas terkait dalam hal ini PU karena berkaitan dengan Perhubungan. Dalam pandangan mereka katanya siap, tapi setelah turun ke lapangan tetap saja kendala,” jelasnya.
Politisi Partai PDIP tersebut memaparkan bahwa masalah utama dalam pembangunan Pelabuhan Kenyamukan adalah pro dan kontra di masyarakat.
“Saya sebagai anggota DPR melihat benang merah masalah ini sebenarnya ada di masyarakat. Karena ada masyarakat yang suka itu dibangun, ada juga tidak suka bahkan seakan-akan membatasi pemerintah untuk membangun,” paparnya.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Yusuf meminta bantuan media untuk memediasi dan menjembatani berbagai kepentingan agar proyek pembangunan pelabuhan dapat berjalan dengan lancar dan damai. (bk)
