SANGATTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Arfan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan keterlambatan dimulainya pekerjaan fisik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hingga memasuki bulan Mei, belum ada tanda-tanda bahwa pekerjaan telah dimulai meskipun anggaran sudah tersedia.
Arfan mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak PUPR untuk memahami penyebab keterlambatan tersebut. Namun, pihak PUPR menjelaskan bahwa mereka masih menunggu “pergeseran,” namun mereka tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah ini.
“Saya sudah tanya PUPR, mengapa belum ada pekerjaan dimulai. Ternyata, ada judul, menunggu pergeseran. Pergeseran apa? Kami juga tidak tau,” ungkap Arfan.
Ia menegaskan, meski anggaran sudah dipastikan tidak dialihkan dan usulan Pokir DPRD telah disampaikan, penting agar PUPR segera memulai pekerjaan pada bulan Mei. Ia khawatir keterlambatan ini dapat mempengaruhi kemajuan pembangunan tahun ini.
“Dengan situasi seperti sekarang ini, nampaknya akan ada keterlambatan dalam progres pembangunan tahun ini. Itulah sebabnya, saya berharap pekerjaan dapat dimulai segera. Kalau pekerjaan dimulai Mei ini, diharapkan pada bulan September atau Oktober sudah masuk perubahan, pekerjaan masih tepat waktu,” jelasnya.
Arfan juga memperingatkan bahwa keterlambatan ini dapat memperburuk sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dari tahun lalu yang masih tinggi, mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Saya hanya berharap agar tahun ini tidak terjadi lagi proyek yang tahun jamak, tetapi kita fokus untuk melanjutkan pekerjaan yang telah direncanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (bk)
