Beritakutim.com, SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabub Kutim) Mahyunadi menegaskan pentingnya memperkuat akses petani swadaya terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bukan semata untuk mengganti tanaman yang telah memasuki usia tidak produktif, tetapi juga menjadi momentum membenahi tata kelola perkebunan rakyat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Lokakarya Penguatan Akses Petani Swadaya terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat di Ruang D’Lounge Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis (03/09/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Timur bersama Solidaridad Network Indonesia tersebut dinilai memiliki arti strategis karena mempertemukan pemerintah, petani, pendamping, perusahaan, mitra pembangunan, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan pemahaman sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala PSR.
Wabub Mahyunadi menyebut kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis bagi Kutai Timur. Dengan luasan perkebunan yang mencapai lebih dari 600 ribu hektare, baik yang dikelola perusahaan maupun petani swadaya, sawit tidak hanya berkontribusi terhadap produksi dan perekonomian daerah, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, lapangan kerja, serta penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Menurut pria berkecamata itu, tantangan perkebunan rakyat masih cukup kompleks, mulai dari tanaman tua dan produktivitas yang belum optimal hingga persoalan legalitas lahan dan kelembagaan petani.
“Karena itu, pelaksanaan PSR harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani sekaligus membangun perkebunan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar PSR berjalan seiring dengan agenda pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan. Pengembangan perkebunan sawit, lanjutnya, jangan sampai mengorbankan lahan pangan produktif. Pemerintah daerah tetap mendorong masyarakat mengembangkan sawit, namun di saat yang sama harus memastikan ketersediaan lahan untuk padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya.
Selain ketahanan pangan, penguatan koperasi dinilai menjadi bagian penting dalam membangun posisi tawar petani. Wabub Mahyunadi mencontohkan keberadaan koperasi di daerah lain yang mampu menghimpun kebun masyarakat hingga mengembangkan pabrik kelapa sawit. Model tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi Kutai Timur agar petani tidak terus berada pada posisi lemah dalam rantai perdagangan tandan buah segar (TBS).
“Jangan hanya berhenti pada peremajaan tanaman. Tata kelola perkebunannya juga harus diremajakan,” tegas wabub Mahyunadi.
Ia menilai koperasi ke depan tidak boleh hanya berfungsi sebagai penerima bantuan, tetapi harus berkembang menjadi kekuatan ekonomi petani. Koperasi diharapkan mampu membantu penyediaan sarana produksi, akses pembiayaan, pengelolaan kebun, pemasaran hasil, hingga membuka peluang hilirisasi produk sawit.
Wabub Mahyunadi juga menyoroti persoalan legalitas lahan yang masih menjadi salah satu hambatan utama petani. Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan perlu dilakukan secara hati-hati agar pengembangan perkebunan tidak memicu konflik antara masyarakat dan perusahaan. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap menjadi mediator ketika persoalan di lapangan disampaikan sejak awal.
Dalam pelaksanaan PSR, ia juga meminta petani menggunakan benih unggul dan menerapkan praktik budidaya yang baik. Pengalaman sebagian petani yang dahulu menggunakan bibit asal-asalan dan baru mengetahui kualitasnya setelah belasan tahun menjadi pelajaran agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
Di sisi lain, Wabub Mahyunadi melihat peluang pengembangan industri benih sawit di Kalimantan Timur. Dengan luas perkebunan yang terus berkembang, menurutnya daerah semestinya mulai mendorong riset dan pengembangan benih yang sesuai dengan karakteristik tanah dan lingkungan Kalimantan, sehingga ketergantungan terhadap sumber benih dari luar daerah dapat dikurangi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga pendapatan petani selama tanaman belum menghasilkan setelah diremajakan. Diversifikasi usaha dan penguatan koperasi dinilai dapat menjadi solusi untuk menjaga ekonomi keluarga petani selama masa tunggu tersebut.
Sementara itu, Yayasan Solidaridad Network Indonesia melalui Anton Hidayat menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kutai Timur. Solidaridad telah menjalankan kegiatan di Kalimantan Timur sejak 2019 dan mulai memperkuat pendampingan di Kutai Timur pada 2024, termasuk dalam persiapan menghadapi kebutuhan peremajaan tanaman sawit milik petani.
Anton berharap lokakarya tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan kesepahaman, penguatan koordinasi, dan langkah konkret yang dapat membantu petani mengakses program PSR.
“Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, petani, perusahaan, dan mitra pembangunan dinilai menjadi kunci agar proses peremajaan dapat berjalan baik sekaligus mendukung perkebunan sawit yang produktif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV) (9)
