Sangatta Akan Miliki Kawasan Tertib Lalu Lintas

oleh -694 views
IMG 20231115 WA0004 1 1

SANGATTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah melakukan studi tiru ke Bandung, Jawa Barat, guna mempelajari serta meninjau kawasan yang tertib dalam pengaturan lalu lintas (KTL).

Kawasan perkotaan di Kutai Timur, khususnya Sangatta, sedang dipertimbangkan sebagai calon kawasan KTL. Inisiatif ini berasal dari usulan yang diajukan oleh Polres kepada Dishub Kutim.

Oleh karena itu, Dishub Kutim sedang melakukan studi percontohan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan merujuk pada kawasan KTL yang sesuai dengan kondisi geografis di Kota Sangatta.

Baca Juga :  Pemkab Kutim Keluarkan SK Pengangkatan 84 PPPK

“Kami menyadari Kota Sangatta ini belum memiliki kawasan tersebut,” ungkap Kepala Dishub Kutim, Joko Suripto, Selasa (14/11/2023).

Lanjutnya, KTL diwacanakan akan diterapkan di Kutai Timur khususnya wilayah perkotaan Sangatta yang memenuhi persyaratan untuk menjadi KTL.

Kata dia, salah satu syarat ruas jalan yang akan dijadikan KTL diharapkan berstatus di atas wewenang Kabupaten bukan Provinsi atau Nasional.

Baca Juga :  Kutai Timur Siap Gelar Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-117 di Kecamatan Kongbeng

Dimana, pada KTL tersebut akan diberlakukan jalur-jaalur terpisah antara kendaraan roda 2, roda 4 hingga pejalan kaki.

“Nanti di situ itu ada ada beberapa jalur, jalur sepeda sendiri, jalur mobil sendiri dan biasanya di situ tidak boleh ada parkir di situ,” imbuhnya.

Selain itu, akan diterapkan beberapa tanda marka jalan, seperti larangan berhenti di area KTL, penegakan larangan parkir, serta peningkatan jalur khusus bagi pejalan kaki.

Baca Juga :  Libur Nasional dan Cuti Bersama, Layanan IGD dan Hemodialisis Tetap Buka di RSUD Kudungga

Di antara jalan-jalan di Kota Sangatta, Jalan A.W Syahrani sebelumnya dikenal sebagai Jalan Pendidikan, Sangatta Utara, dianggap memiliki potensi terbesar untuk dijadikan kawasan KTL.

“Tetapi kita tanyakan dulu ke dinas terkait apakah jalan tersebut milik kabupaten atau provinsi,” pungkasnya. (bk)