Reses di RT 51, Sayid Anjas Soroti Minimnya Penerangan Jalan Penghubung Munte-Kaboh

oleh -8 views

Beritakutim.com Sangatta – Kebutuhan penerangan jalan masih menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kutai Timur. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan RT 51, tepatnya di wilayah pertemuan antara perumahan Munte di kawasan KPC dengan daerah Kaboh.

Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, mengatakan masyarakat menginginkan adanya penambahan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di jalur penghubung kedua kawasan tersebut. Pasalnya, akses jalan yang tersedia saat ini masih minim penerangan sehingga kondisinya cukup gelap ketika malam hari.

Menurutnya, jalan tersebut memiliki fungsi penting karena menjadi akses penghubung aktivitas masyarakat dari kawasan perumahan menuju wilayah Kaboh maupun sebaliknya. Karena itu, keberadaan lampu jalan dinilai penting untuk menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Baca Juga :  Pansus LKPJ Bupati Kutim Tinjau Progres Proyek MYC Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dan Peningkatan Drainase

“Rata-rata masyarakat meminta penerangan jalan. Di sana ada akses yang menghubungkan kawasan perumahan Munte dengan daerah Kaboh. Jalannya sudah ada, tetapi masih gelap karena belum dilengkapi penerangan yang memadai,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutim.

Selain persoalan penerangan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan turap di kawasan bantaran sungai. Kondisi geografis wilayah yang berada di dekat aliran sungai, terlebih terdapat bagian sungai yang berbelok, dinilai membutuhkan perhatian untuk mengantisipasi potensi pengikisan pada bagian tepi sungai.

Baca Juga :  Seskab Kutim: Terdapat Empat Aspek Mendasar dalam Pembangunan Daerah

Namun, Anjas menjelaskan pembangunan turap pada kawasan tersebut berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak bisa serta-merta mengalokasikan pembangunan melalui kewenangan daerah.

Meski demikian, pihaknya tidak ingin aspirasi masyarakat tersebut berhenti hanya karena persoalan pembagian kewenangan. DPRD Kutim akan berupaya menjalin komunikasi dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar kebutuhan pembangunan turap dapat diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) di tingkat provinsi.

“Kami sudah sampaikan bahwa persoalan itu akan kami komunikasikan dengan teman-teman di DPRD Provinsi. Harapannya, pembangunan turap tersebut bisa dimasukkan dalam pokok pikiran mereka sehingga dapat diperjuangkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Tumbuhkan Kecintaan terhadap Budaya Lokal, Dispursip Kutim Gelar Lomba Bertutur Tingkat SD

Anjas menegaskan, aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tetap dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku. Sementara usulan yang berada di luar kewenangan kabupaten perlu dikoordinasikan dengan instansi atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab.

Ia berharap kebutuhan masyarakat di kawasan RT 51 dapat memperoleh perhatian secara bertahap, terutama fasilitas dasar yang berhubungan langsung dengan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, penerangan jalan bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan bagian penting dari infrastruktur lingkungan yang mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Melalui kegiatan reses, DPRD berupaya menghimpun berbagai kebutuhan warga agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan daerah.(Adv/Bk04)