Sangatta – Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap proyek multiyears yang tengah dikerjakan, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur (Kutim) 2023 melakukan peninjauan proyek Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dan Peningkatan Drainase Jalan Kenyamukan, Selasa (30/4/2024).
Dalam kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ Bupati Kutim Hepnie Armansyah, didampingi sejumlah Anggota DPRD Kutim lainnya, seperti Sayid Anjas, Faizal Rachman, David Rante, Basti Sanggalangi, dan Arang Jau, terlihat anggota DPRD Kutim berdialog dengan para kontraktor pelaksana dan Dinas terkait, untuk mendapatkan informasi tentang progres pembangunan proyek Multi Years tersebut.
Ketua Pansus Hepnie Armansyah menyatakan bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan telah mencapai progres sebesar 44 persen hingga saat ini dan ditargetkan akan selesai pada tahun ini.
Namun, kendala terkait penyaluran dana mengakibatkan hanya sebagian kecil dari anggaran tahun 2023 yang terealisasi. Hal ini menyisakan sekitar Rp 45 miliar dari anggaran tersebut untuk digunakan dalam tahun 2024.
“Tahun ini ditarget selesai, cuman permasalahannya lambat di mulai, sehingga dana yang terealisasi untuk pembangunan pelabuhan dari nilai yang dianggarkan tahun 2023 lalu, senilai kurang lebih Rp 70 miliar, hanya sekitar 15 persen yang terealisasi. Sehingga ada sisa anggaran tahun 2023 kurang lebih senilai Rp 45 miliar. Sehingga untuk tahun 2024 ini hanya ada sekitar Rp 50 miliar yang harus dipergunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut,” ungkap Hepnie kepada awak media.
Hepnie menyampaikan bahwa kontraktor pelaksana proyek Multi years pembangunan Pelabuhan Kenyamukan terbilang sangat baik, sehingga di proyeksikan pembangunan pelabuhan tetap selesai. Namun, penyelesaian proyek hanya akan sesuai dengan anggaran yang tersedia, yaitu sekitar Rp 50 miliar untuk tahun 2024.
“Kalau 100 persen berdasarkan aturan, agak terbilang sulit lantaran pembangunan multi years terikat dengan nota kesepakatan antara pemerintah dan DPRD kutim yang ditandatangani tahun 2022 lalu,” ujarnya.
Berdasarkan nota kesepakatan itu, tertuang bahwa di tahun pertama dianggarkan sebesar Rp 70 miliar dan di tahun ke dua dianggarkan sebesar Rp 50 Miliar.
“Sementara di tahun pertama anggaran keseluruhannya tidak terserap semua karena beberapa hal, seperti tender dan berbagai hal lainnya, sehingga memunculkan Silpa. Sementara untuk tahun ini hanya dianggarkan Rp 50 miliar, jika dikatakan akan selesai 100 persen tidak, namun jika sesuai anggaran mungkin ia,” terangnya
Adapun proyek peningkatan drainase di Jalan Kenyamukan menimbulkan kekhawatiran. Hepnie menilai bahwa kualitas pekerjaan kontraktor perlu direview kembali, mengingat kurangnya kesan profesional dalam pelaksanaannya. Ia juga menyoroti bahwa penyelesaian proyek tersebut mungkin akan sulit mencapai 100 persen, mengingat kurangnya aktivitas pekerjaan pada tahun 2023 dan realisasi anggaran yang terbatas. Padahal, total nilai pekerjaan tersebut kurang lebih Rp 30 Miliar.
“Di tahun 2023 lalu tidak ada pekerjaan dan hanya mengambil DP, dan realiasi anggaran saat ini baru sekitar Rp 1,8 Miliar, dan masih ada sekitar Rp 10 miliar lagi, ya akan selesai dianggaran Rp 10 miliar itu saja.” Pungkasnya
Dalam kunjungan tersebut, Pansus LKPJ Bupati Kutim didampingi oleh beberapa pejabat terkait, seperti Dinas Pehubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya, dan juga kontraktor pelaksana proyek. (bk)
