Polemik Kampung Sidrap, Novel: Seharusnya Kedua Pemerintah dapat Saling Berkomunikasi

oleh -880 views
IMG 20240604 WA0019 e1721785717976

Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, menanggapi polemik terkait tapal batas wilayah antara Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang melibatkan masyarakat di Kampung Sidrap, Desa Martadinata.

“Saya mewakili masyarakat Kutai Timur, secara hukum sudah jelas bahwa Kampung Sidrap masuk wilayah kita (Kutim). Memang selama ini ada dukungan dari Pemkot Bontang seperti jalan, air bersih, dan lain sebagainya,” jelas Novel.

Baca Juga :  Basti Sanggalangi Berikan Apresiasi Terhadap Upaya Pemkab dalam Mengelola Urusan Kependudukan

Novel menekankan bahwa keberadaan fasilitas yang diberikan oleh Pemkot Bontang seharusnya tidak menjadi masalah. Menurutnya, kedewasaan dalam menyikapi isu tapal batas ini sangat penting bagi kedua pihak.

“Seharusnya, baik Pemerintah Kutim maupun Bontang, dapat saling berkomunikasi. Pembangunan ini kan untuk masyarakat kita, yang juga menjadi bagian dari warga Indonesia,” tambahnya.

Baca Juga :  Reses Dapil IV, Leni: Fokus Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Ketua DPC Gerindra Kutim ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, terutama di Kampung Sidrap, tentang status wilayah mereka sebagai bagian dari Kabupaten Kutim.

“Saya juga tekankan kepada pemerintah bahwa masyarakat di sana berhak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” tegasnya.

Baca Juga :  Pembangunan Jembatan Telen Berjalan Lambat, Yan: Anggarannya tidak Terserap Maksimal

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bontang sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung mengenai tapal batas Kampung Sidrap. Namun, setelah proses yang panjang, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut, dan memastikan bahwa Kampung Sidrap tetap berada dalam wilayah Kutim. (bk)