Paripurna ke 18, Abdi Firdaus Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Demokrat

oleh -428 views
6c7d77c0 2093 44b5 9672 4e440068cdb1

Sangatta – Pada Rapat Paripurna ke-18, Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umum mereka terkait Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024.

Dalam Rapat Paripurna ke-18 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, pandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan oleh Abdi Firdaus.

Baca Juga :  Hadiri Musrenbang RPJPD, Wabup: Pentingnya Penguatan SDM

Sidang paripurna tersebut digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, pada Senin (17/07/2023).

Abdi Firdaus menyampaikan bahwa sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 dan berdasarkan beberapa peraturan pemerintah dan keputusan menteri keuangan terkait anggaran, Pemerintah Daerah diharapkan untuk membangun sistem penganggaran yang mengintegrasikan perencanaan kinerja anggaran tahunan dengan ketersediaan dana dan pencapaian hasil yang diharapkan.

“Hasil pencapaian anggaran dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien menjadi tolok ukur keberhasilan yang telah dirancang,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemerintah Terus Mendorong Perkembangan Koperasi di Kutim untuk Menjalankan Kegiatan dengan Cara Baru dan Modern

Dia juga menjelaskan bahwa Fraksi Demokrat menganggap penting adanya kejelasan dalam program-program yang berkolaborasi dengan baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Melihat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, kami mendorong Pemerintah untuk lebih teliti dalam melihat sektor-sektor yang dapat meningkatkan PAD, seperti pariwisata, pajak hotel, dan sektor lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Angkat Suara Terkait Lahan Pertanian Masyarakat yang Masuk HGU Perusahaan di Busang

Selain itu, Abdi Firdaus juga meminta penjelasan yang terperinci mengenai Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dari setiap OPD yang diperlukan dalam pembahasan dan pengesahan APBD 2024.

“Hal ini dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan serta kebutuhan prioritas pembangunan di Kutim, tetapi tetap menyesuaikan visi dan misi Bupati Kutim,” tegasnya.(bk)