Novel Minta Pemerintah Lebih Bertanggung Jawab Atas Pemenuhan Air Bersih

oleh -355 views
IMG20231030160456 01 300x178 1

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), dr. Novel Tyty Paembonan, menegaskan bahwa air bersih adalah kebutuhan esensial yang harus menjadi prioritas utama.

Baginya, air bersih bukanlah sekadar kebutuhan, melainkan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat sehari-hari.

“Tapi sangat disayangkan pemenuhan air bersih di beberapa kecamatan dan desa belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim sehingga persoalan air bersih telah menjadi isu permasalahan utama,” ungkap dr. Novel.

Baca Juga :  David Rante Minta Pemkab Kutim Berkomunikasi dengan Baik Terkait Rencana Pembangunan Bandara Khusus

Ia menyampaikan bahwa Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengakui bahwa masih banyak warga yang belum memiliki akses layanan air bersih yang layak.

Novel menegaskan, pemerintah harus merasa bertanggung jawab atas pemenuhan sumber air bersih, mengingat betapa krusialnya peran air bersih dalam kehidupan masyarakat.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutai Timur Salurkan Bantuan Pupuk ke Kelompok Tani Sumber Pangan di Teluk Pandan

Tak hanya itu, di daerah kecamatan dan desa, tetapi juga di wilayah perkotaan, terutama di Kota Sangatta, saat ini mengalami penurunan pendistribusian air bersih akibat kurangnya volume produksi air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabo.

Menurutnya, air bersih merupakan fondasi kesehatan masyarakat. Konsumsi air yang tidak bersih dengan kandungan zat aditif yang berlebih dapat mengancam kesehatan masyarakat.

Baca Juga :  Muhammad Amin, Tingkatkan BLK untuk Menciptakan Tenaga Kerja Kompeten

Novel berharap agar pihak Eksekutif dan Legislatif Kutai Timur dapat berkolaborasi untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan anggaran yang besar yang telah diberikan, menekankan pentingnya fokus pada pembangunan yang mengakomodasi kebutuhan dasar, sambil menghindari program-program yang kurang penting.

“Dengan anggaran yang besar ini, seharusnya kita lebih memprioritaskan pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, jangan mengadakan program yang tidak terlalu penting,” tegasnya. (bk)