Sangatta – Luas panen padi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa luas panen padi di Kutai Timur tercatat hanya 57,08 ribu hektare, menurun dari 64,97 ribu hektare pada tahun 2022. Penurunan sekitar 7,8 ribu hektare atau setara 12 persen ini telah menjadi perhatian pemerintah, terutama di Kutai Timur.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mengatasi persoalan ini.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan ini,” ujar David Rante saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kutim, Selasa (05/11/2024).
Ia berharap, seiring berjalannya waktu, program ketahanan pangan ini dapat membawa dampak positif bagi stabilitas pangan di daerah.
Selain itu, David juga menyampaikan harapannya akan peran pemerintah pusat dalam membantu mengatasi masalah penurunan luas panen dan produksi padi. Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah sosok kunci yang akan memberikan arahan dalam menjalankan kebijakan ketahanan pangan nasional ini.
“Kita tunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo,” pungkasnya.
Dengan adanya perhatian serius dari pemerintah dan sinergi antar lembaga, diharapkan tantangan penurunan luas panen padi di Kutai Timur dapat segera teratasi, sehingga ketahanan pangan di wilayah ini tetap terjaga.
