Kepala DPPKB Kutim: Layanan Cap Jempol dapat Dongkrak Pertumbuhan Pendidikan

oleh -35 views
2ef0b10e fd23 4d08 b40e 24d17889ed45

Sangatta – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim), Achmad Junaidi, menghadiri kegiatan pembukaan Kursus dan Pelatihan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim.

Acara tersebut dirangkai dengan launching video clip paduan suara Cara Pelayanan Jemput Bola (Cap Jempol) dan penyerahan sertifikat KHI dalam rangka sosialisasi implementasi program pendidikan nonformal tahun anggaran 2024, yang berlangsung di di Gedung Buana Mekar, Sangatta, Rabu (29/5/2024).

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Serahkan Bantuan Alat Panen Sawit di Desa Rantau Makmur

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi mengatakan bahwa buku inovasi layanan Cap Jempol berisi enam bab yang menceritakan tentang keberhasilan dan perjalanan program Cap Jempol di Kutim.

“Buku ini berisi tentang cara pelayanan jemput bola, pelayanan kepada masyarakat dalam dunia pendidikan, khususnya kesetaraan. Dengan banyak menceritakan langkah-langkah atau tahap-tahap Cap Jempol itu seperti apa, termasuk progresnya juga,” ujar Junaidi kepada awak media.

Baca Juga :  Kenal pamit Kapolres Kutai Timur

Dirinya menerangkan, progres tersebut dimulai dari awal sebelum melakukan layanan Cap Jempol, terdapat sebanyak 4.227 Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Setelah satu tahun ajaran kita berjalan, hampir 700 anak-anak Kutim kita jemput melalui fokus-fokus pondok pesantren,” sambungnya.

Lebih lanjut, Junaidi mengatakan bahwa dengan hadirnya aplikasi Learning Management System (LMS) di Kutim akan mendongkrak pertumbuhan di bidang pendidikan. Jadi, yang dulunya dapat menjangkau sekitar seribu anak, sekarang dapat menjangkau lebih banyak anak, bahkan bisa dua kali lipat.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kutim Minta Pemerintah Lebih Fokus Maksimalkan Sumber Daya yang Dimiliki

“Jadi itu yang bisa kita pertanggungjawabkan secara nasional, apalagi baru satu tahun kita berjalan,” terangnya.

Dirinya juga mengatakan, program pendidikan non formal bisa dikatakan berjalan dengan baik dilihat dari seberapa banyak murid yang ada dalam pendidikan tersebut.

“Seperti dikatakan Kadis tadi, bahwa program pendidikan nonformal itu dikatakan berhasil, bukan jumlah muridnya banyak,” pungkasnya. (bk)